Jakarta, Situsenergi.com
Guna menjawab tantangan yang saat ini dihadapi yaitu penurunan produksi minyak dan gas (Migas), keterbatasan pengembangan energi baru terbarukan, ekspor batubara yang tertekan dan tuntutan pembangunan infrastruktur yang lebih masif dan tepatguna, Pemerintah saat ini telah menyusun green strategy energi Nasional yang memuat tentang strategi dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi.
“Salah satunya misalnya untuk menekan atau menurunkan impor bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah merencanakan membanun 1 kilang baru atau grass root (GRR) dan pengembangan 4 kilang RDMP,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Ego Syahrial mewakili Menteri ESDM, Arifin Tasrif pada Webinar yang digelar E2S, Senin (12/4/2021).
Dengan peningkatan fasilitas kilang tersebut, kata dia, maka kebutuhan crude juga akan meningkat. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan program produksi minyak bumi 1 juta barel per hari di tahun 2030 melalui peningkatan kegiatan eksplorasi, serta juga melakukan akuisisi lapangan minyak di luar negeri.
“Diharapkan kegiatan ini bisa menghemat devisa hingga mencapai USD 14,1 miliar per tahun untuk periode 2021 hingga 2040,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan penggunaan bahan bakar gas atau BBG untuk kendaraan juga akan terus didorong dengan pendekatan yang lebih baik sehingga ditargetkan pada tahun 2030 penggunaannya dapat mencapai lebih dari 400 ribu unit kendaraan dan diharapkan digunakan oleh setidaknya 250 ribu unit kapal.
“Kendaraan listrik juga akan didorong penggunaannya sehingga bisa mencapai 15 juta kendaraan di tahun 2030. Tidak hanya itu, kebijakan penggunaan biodiesel pun akan terus dipertahankan,” tukasnya.
Selain itu pemerintah juga terus berupaya untuk menurunkan impor elpiji melalui peningkatan produksi, peningkatan pembangunan jaringan gas kota dengan target 1 juta sambungan per tahun mulai 2021, baik melalui skema APBN maupun melalui skema KPBU. “Tidak hanya itu, penggunaan kompor listrik diharapkan bisa mencapai 2 juta pelanggan per tahun,” ucapnya.
Dengan program ini diharapkan pada tahun 2027 tidak ada lagi impor elpiji sehingga dapat menghemat devisa sebesar hampir USD 4 miliar per tahun untuk periode tahun 2021 hingga 2040.
“Melalui berbagai kebijakan tersebut kita berharap dapat menghasilkan penghematan hingga mencapai rata-rata USD 8,8 miliar per tahun untuk periode 2021 – 2040,” katanya.
Pihaknya berharap, pengembangan pembangkit energi baru terbarukan hingga 2035 juga akan memberikan tambahan sebesar 38 gigawatt yang akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga Surya yang harganya memang semakin kompetetif.
“Energi baru terbarukan juga akan membuka peluang ekspor listrik energi baru terbarukan melalui Asean Power Green,” pungkasnya.(ERT/RIF)
Leave a comment