Jakarta, situsenergy.com
Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, percepatan penghentian izin ekspor bijih nikel merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, selain untuk mengejar nilai tambah dan menjaga cadangan nikel yang menipis, kebijakan itu juga sudah tepat mengingat rencana Indonesia yang ingin mengembangkan industri baterai untuk kendaraan listrik.
“Kalau perlu tidak hanya untuk nikel. Tetapi juga kandungan mineral lain seperti bauksit, tembaga, cobalt, dan lain-lain,” kata Ferdy di Jakarta, Selasa (3/9).
Ferdy mengatakan, selama ini paradigma industri pertambangan mineral di Indonesia memang bersifat ekstraktif. Industri mineral hanya mengekspor hasil mineral dalam bentuk mentah.
Menurutnya, investasi untuk membangun smelter nikel jauh lebih murah. Investasi untuk membangun satu smelter nikel yang dibutuhkan adalah USD 600 juta sampai USD 900 juta. Bandingkan dengan investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu smelter tembaga yang bisa mencapai USD 2,3 miliar.
Sejauh ini, menurut Ferdy, sudah ada 11 smelter nikel yang terbangun di Indonesia. Selain itu, masih ada 25 smelter nikel yang masih dalam proses pembangunan. Kelak Indonesia memiliki 36 smelter nikel.
“Karena ada industri turunan yang bisa dibangun jika Indonesia serius melakukan hilirisasi di industri pertambangan nikel,” tuturnya. (SNU)
Leave a comment