Jakarta, SitusEnergy.com
Pemerintah menargetkan, sebanyak 31 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral mentah (Smelter) terbangun hingga 2021 mendatang. Pemerintah pun menyebut siap untuk memberikan sanksi jika pembangunan smelter tersebut tidak berprogres.
“Kami akan lakukan pengawasan ketat (pengerjaan smelter) itu tahun ini dan 2020, karena 2021-nya sudah deadline. Ada sanksi 20 persen denda kalau smelternya tidak progress, tapi sejauh ini tidak ada yang kena,” ujar Direktur Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak di Jakarta, Rabu (9/1).
Menurut Yunus, di 2018 lalu ada dua smelter nikel yang sudah beroperasi, yakni milik PT Virtue Dragon dan PT Bintang Smelter Indonesia. Sehingga, totalnya, sampai dengan 2018, sudah ada 27 smelter yang beroperasi di Indonesia.
Sedangkan di 2019 ini, akan ada tambahan satu smelter yang beroperasi, yakni milik Antam di Buli, Halmahera, Maluku Utara, yang sudah mau jadi.
“Ada smelter Antam Tanjung Buli (yang sudah pasti) dan Wanatiara di Pulau Obi, tetapi bisa jadi bisa tidak, ini dipercepat kemungkinan bisa satu atau dua smelter di 2019. Smelter Antam Buli bisa beroperasi sekitar bulan Juni, yang satu lagi mungkin mepet Desember,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono dalam kesempatan yang sama mengatakan, sebagian besar dari smelter yang beroperasi adalah smelter nikel. Berdasarkan data ESDM, tercatat sampai dengan 2018 ada 17 smelter nikel yang sudah beroperasi.
“Lebih dari 50 persen-nya adalah smelter nikel,” ujar Bambang.
Ia juga menjelaskan, hal ini tidak terlepas dari faktor cadangan komoditas bauksit, tembaga, besi, dan lainnya masih belum sebesar cadangan nikel.
“Nikel kan cadangannya besar, jadi dia yang cepat dibangun. Tapi masih ada potensi-potensi untuk speed up pembangunan smelter lainnya, agar cepat selesai,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment