FSPPB: Model Akuisisi Pertagas Oleh PGN Inefisiensi

Jakarta, SitusEnergy.com

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menyatakan, proses konsolidasi Pertagas-PGN dengan model Akuisisi adalah tindakan yang inefisiensi. Hal itu bertentangan dengan prinsip pembentukan holding migas yang menginginkan adanya sebuah efisiensi dalam operasional, agar harga migas di tingkat end user bisa lebih terjangkau.

Di satu sisi,dengan kondisi keuangan PT PGN (Persero) Tbk yang sedang terperosok, maka proses akuisisi Pertagas yang memiliki nilai valuasi hingga USD2,5 miliar, tentunya akan sulit dipenuhi oleh emiten berkode saham PGAS tersebut. Dikhawatirkan jika untuk proses akuisisi tersebut kemudian memanfaatkan opsi rights issue atau penerbitan obligasi, maka hal itu hanya akan membebani Pertamina sebagai induk dari BUMN migas.

“Tujuannya untuk menekan harga jual gas ke masyarakat, tapi yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan terburu-buru, ini justru inefisiensi,” ujar Arie di Jakarta, Kamis (28/6).

Arie mengatakan, secara prinsip FSPPB mendukung pembentukan holding BUMN migas. Holding itu dipercaya akan mampu membuat ketahanan energi Indonesia semakin baik, disamping juga proses operasional yang seharusnya bisa lebih efisien. Namun demikian, model akuisisi Pertagas oleh PGN dianggap tidak tepat lantaran masih ada opsi-opsi lain yang dianggap lebih mampu menguntungkan negara dari sisi bisnis, disamping juga proses konsolidasi yang lebih efisien tanpa meninggalkan masalah di kemudian hari.

“Tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada, tidak melanggar hukum dan secara keekonomian juga menguntungkan dan aspek teknis memungkinkan. Model sinergi lah yang sebetulnya lebih tepat bagi Pertagas dan PGN. Artinya nanti setelah kajian komprehensif selesai, baru diputuskan prosesnya seperti apa,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pertagas Nugeraha Junaidi menambahkan, jika mengikuti hasil valuasi aset Pertagas yang benar, nilai Pertagas mencapai USD2,5 miliar. Menurutnya jumlah itu sangat besar dan diyakini bahwa PGN akan sulit memenuhi proses akuisisi tersebut.

“Padahal nilai yang besar itu bisa kita manfaatkan untuk peningkatan. Infrastruktur yang ada agar masyarakat bisa menerima manfaat energi yang lebih luas,” tuturnya.

Nugeraha menambahkan, kondisi saat ini dimana pemerintah mementingkan proses akuisisi agar bisa lebih cepat, tanpa disertai kajian yang komprehensif di berbagai apek, maka hal itu justru akan mengganggu kinerja kedua perusahaan tersebut.

“Yang jadi masalah adalah nanti bagaimana kedua perusahaan ini dalam jangka panjang bisa mencapai target revenue bagi perusahaan dan buat masyarakat. Nah, bisnis plan ya itu yang harus melalui kajian-kajian yang komprehensif dan menyeluruh,” pungkasnya. (SNU)