Jakarta, setusenergy.com
Pemerintah dihimbau untuk tidak menghapus peredaran bahak bakar minyak (BBM) jenis Premium karena tingkat komsumsinya masih sangat tinggi sejak Pertalite sebagai BBM pembanding dinaikan hargainya.
Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan hal itu di Jakarta, Sabtu (21/4) terkait kelangkaan Premium saat ini.”Sebaiknya Premium jangan dulu dihapuskan. Sebab, penggunaan Premium oleh masyarakat masih tinggi,” katanya.
Diakui, untuk menarik Premium dari peredaran nampak dari munculnya Pertalite. Sayangnya, harga Pertalite yang tinggi justru menyebabkan perbedaan harga yang jauh antara Pertalite dan Premium. Ini kemudian membuat masyarakat kembali ke Premium.
“Dulu, saya setuju Premium dihapus ada jangka waktu 2 tahun ada tahapan yang harus dilalui, termasuk membuat pertalite jadi sebagai bridging. Tapi kalau Pertalite harganya naik, selisih cukup besar maka tujuan Pertalite sebagai bridging itu gagal. Karena gagal maka dia kembali lagi ke Premium,” kata Fahmy.
Dijelaskan, masyarakat yang beralih ke Pertalite, kini mereka kembali lagi ke Premium. “Nah, dengan jumlah yang masih cukup besar, maka kalau kemudian (Premium) dihapus, yang terjadi adalah resistensi. Perlawanan yang menimbulkan keresahan sosial,” ujar Fahmy.
Selain itu, kata Fahmy, kilang milik Pertamina pun belum mampu menghasilkan bahan bakar minyak berstandar Euro 4. Jika demikian, penggunaan Euro 4 malah mengharuskan impor dinaikkan.
“Kalau tidak semua impor. Kalau begitu tidak ada artinya. Atas nama Euro 4, valuta asing kita habis, rupiah kita lemah, hanya semata-mata Euro 4. Saya rasa itu tidak benar juga,” tegasnya.
Fahmy menyarakan, untuk memenuhi konsumsi BBM sebaiknya disiapkan sejauh mana Pertamina mampu menyediakan sesuai yang diolah dari kilangnya sendiri.(mul)
Leave a comment