Jakarta, situsenergy.com
Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo di sektor niaga hilir gas bumi semakin bergulir. Dukungan terhadap pemberantasan calo gas diutarakan menyusul masih tingginya harga jual gas bumi yang kian menekan kondisi keuangan sektor industri.
“Saya sudah laporkan masalah ini (trader gas) ke Ombudsan. Harapan asosiasi, Keputusan Presiden (soal harga gas) harus dilaksanakan. Jadi, tolong pemburu rente itu dihilangkan karena semakin banyak dan menekan Kami,” kata Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi Achmad Safiun dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (18/10).
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian telah menyusun beleid soal aturan main baru di sektor niaga hilir gas bumi. Aturan tersebut untuk menekan tingginya harga jual gas di sektor industri.
Aturan bersama itu merupakan kelanjutan dari esensi Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang menargetkan batas akhir pemberian alokasi gas bagi calo gas pada Februari 2018. Namun Permen ESDM yang bertujuan memberantas praktik calo itu masih tertahan di meja Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
“Kemarin Pak Jonan bilang ke saya, sudah dikeluarkan Permen ESDM tapi sekarang berada di Kemenko Maritim. Dalam waktu dekat kita mau ketemu Presiden dan kasih tahu Presiden kalau macetnya di mana,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perindustrian Happy Bone menegaskan, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian mengenai aturan untuk sektor niaga hilir gas bumi. Ini dimaksudkan agar upaya pemberantasan praktik calo gas yang digalakkan pemerintah dapat membantu pelaku industri dalam menekan tingginya harga gas bumi.
“Jangan sampai banyak spekulan gas yang bisa berbuat seenaknya. Pemerintah akan care dengan kondisi ini karena kalau tidak, kita tidak akan bisa membantu pelaku industri,” kata Happy.(adi)
Leave a comment