Jakarta, situsenergy.com
Untuk rangka meningkatkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan adanya perubahan.
“Perubahan tersebut tertuang dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP 79 Tahun 2010,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, di Jakarta, Kamis (19/10).
Untuk meningkatkan Iklim Investasi usaha hulu Migas, lanjut Dadan, pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) diberikan kemudahan dalam 2 bentuk yakni fasilitas selama eksplorasi dan eksploitasi dan Insentif Kegiatan Usaha Hulu.
Pertama, fasilitas selama masa eksplorasi dan eksploitasi kontraktor diberikan bebas bea masuk impor barang dan insentif PPN/PPnBM, PPh, dan PBB. Kedua, Insentif hulu yang dimaksud adalah berupa Investment credit, Imbalan Domestic Market Obligation (DMO) Holiday, depresiasi yang dipercepat, dan Cost Sharing bebas PPh.
Selanjutnya, untuk kepastian hukum usaha hulu Migas, terdapat 3 pasal baru pada PP 27 Tahun 2017 sebagai pelengkap dari PP 79 Tahun 2010, diantaranya adalah sebagai berikut:
– Pasal 10 A , Menteri ESDM menetapkan sliding scale split pada Kontrak Kerja Sama (KKS)
– Pasal 11, memasukkan aktivitas pemrosesan gas bumi sampai titik penyerahan termasuk LNG
– Pasal 12, 13 , Kejelasan jenis Biaya operasi yang dapat dan tidak dapat dikembalikan
Sementara itu, Kontrak Kerjasama (KKS) yang ditandatangani sebelum UU Migas, sesudah UU Migas, sebelum PP 79/2010, dan setelah PP 79/ 2010, dapat menyesuaikan dengan PP Nomor 27 Tahun 2017 dalam waktu 6 bulan. (Fyan)
Leave a comment