Jakarta, situsenergi.com Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan sebanyak lima Wilayah Kerja (WK) migas yang terdiri dari dua WK lelang reguler dan tiga WK penawaran langsung. Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana merinci kelima WK yang ditawarkan kepada investor tersebut adalah WK Pesut... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Pemerintah tetap mengizinkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru dengan syarat harus sudah masuk dalam rencana, seperti Proyek Strategi Nasional (PSN). Penegasan ini disampaikan oleh Kementerian ESDM untuk menjawab kekhawatiran investor yang sudah terlanjur melakukan kontrak atau sedang akan berkontrak. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan... Read more
Jakarta, Situsenergi.com PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menjalin kerja sama dengan PT Sang Hyang Seri (SHS) dan Perum Perhutani untuk pemenuhan kebutuhan biomassa dalam rangka mendukung program cofiring pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kerjasama ini dilakukan demi meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Kerja sama ini ditandai... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Dalam rangka konservasi energi sekaligus pemberdayaan UMKM, Kementerian ESDM dan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menjamin kerjasama untuk mengkonversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor berbasis energi listrik. Ditargetkan tahun 2022 ini sebanyak 1.000 unit motor dikonversi menjadi motor listrik. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan... Read more
Jakarta, Situsenergy.com Wabah corona yang melanda Indonesia dipastikan berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya adalah perubahan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan program biodiesel 40 persen (B40). Sebelum ada wabah, pemerintah melalui Kementerian ESDM merencanakan uji terbatas B40 dilakukan pada Maret 2020 ini. Namun karena yang terdampak wabah semakin banyak maka... Read more
Jakarta, situsenergy.com Untuk rangka meningkatkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi dianggap tidak relevan dengan... Read more
- 1
- 2