Jakarta, situsenergy.com
Ketua Bidang Rembuk Pertambangan dan Energi, Andang Bachtiar meminta, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membenahi sektor pertambangan dan energ.dengan tuntas.
Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk turun lansung ke lapangan memantau situasi dini di sektor pertambangan dan energi. “Pak Jokowi harus jadi ‘panglima energi’ seperti dia jadi ‘panglima infrastruktur’. Saran saya agar urusan energi ini jangan diserahkan lagi ke level di bawah Presiden,” kata Andang Bachtiar.
Andang mencontohkan, di biang infrastruktur, misalnya, Presiden Joko Widodo langsung serahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. “Kalau di bidang infrastruktur itu Pak Jokowi cek terus ke Pak Basuki (Menteri PUPR–red),” kata Andang Bachtiar.
Menurut Andang bachtiar, Presiden Jokowi harus bisa memastikan pembangunan sektor pertambangan dan energi melalui visi jangka panjang, sebab sektor tersebut mustahil dibangun dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka pendek.
Dalam presentasinya, Andang, berkali-kali menyebutakan, Presideng jangang hanya melihat program kebijakaan jangka pendek semata. “Jangan hanya melihat jangka pendek saja. Karena untuk eksplorasi migas saja itu butuh waktu paling cepat lima tahun lagi baru bisa dinikmati. Harus dikurangi kebijakan yang miopik, tapi harus bervisi lima sampai 10 tahun ke depan,” ungkap Andang.
Ketika menyinggung bauran energi nasional, Adang mengatakan, pemerintah harus mengupayakan pengurangan penggunaan energi berbasis fosil dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT). Berdasarkan data 2016, porsi EBT baru 7,7% , sementara pemanfatan energi fosil, porsi minyak bumi sebesar 33,8%, batubara sekitar 34,6%, dan gas bumi mencapai 23,9%.(mul)
Leave a comment