Utang PLN Mencapai Rp500 T, Menteri BUMN Harus Dievaluasi

Jakarta, Situsenergi.com

Utang PT PLN (Persero) disebut mencapai Rp500 triliun. Tak hanya PLN, perusahaan BUMN lain seperti Pertamina, hingga PT Garuda Indonesia Tbk juga melonjak hingga Rp70 triliun, dan jumlah itu bertambah Rp2 triliun setiap bulannya.

Hal ini menjadi sorotan Energy Watch Indonesia (EWI). Pasalnya, utang menumpuk itu terjadi pada BUMN yang peranannya sangat sentral dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

“Belakangan ini banyak sekali berita negatif terkait banyak BUMN kita. Pertamina, PLN, Garuda, BUMN Karya dan banyak lagi hampir semua beritanya negatif. Ada apa dengan sektor ini hingga berita yang muncul adalah kesan-kesan negatif? Berita rugi, berita utang dan bahkan berita-berita tentang kredit macet. BUMN kita benar-benar sakit. Ada apa dengan pengelolaan BUMN yang harusnya menghasilkan untung bagi negara justru menjadi beban negara? Mengapa Penyertaan Modal Negara justru lebih sering terdengar dibanding BUMN menyetorkan keuntungan bagi ABPN? Ada yang salah dan bukan sekedar kesalahan biasa yamg harus dievaluasi pemerintah,” demikian disampaikan Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean kepada awak media, Senin (7/6/2021).

Ferdinand mengatakan, dalam seminggu terakhir Garuda dan PLN menjadi 2 BUMN paling tersorot karena utang dan kerugian. Garuda bahkan hampir mati dengan beban utang Rp70 triliun lebih dan equitas yang minus Rp41 triliun.

“Ini lebih parah dari kanker stadium 4, masihkah ada obatnya? Selain Garuda, PLN juga paling riskan dengan angka utang yang sangat fantastis,” tuturnya.

“Berdasarkan data-data dimedia utang PLN telah melampaui Rp500 triliun. Ini barbar, brutal dan membahayakan nasib PLN yang saat ini mengelola cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masyarakat umum jadi korban atas kesalahan para pejabat dan management BUMN,” sambungnya.

Lalu, ada apa dengan PLN? Mengapa bisa separah ini? Ilmu ekonomi mana yang bisa menjelaskan secara wajar dimana sebuah perusahaan monopoli, mendapat subsidi dari negara, menjual listrik dapat untung, tapi justru merugi dan berutang sangat besar.

“Ada kekeliruan yang amat besar yang telah terjadi hingga PLN seperti hidup segan mati tak mau. Siapa yang akan bertanggung jawab atas utang sebesar itu? Siapa yang menyebabkan utang PLN bengkak hingga muncul angka Rp500 triliun? Masih adakah yang berani menyatakan bertanggung jawab atas semua ini atau semua akan mencari-cari alasan untuk lari dari kenyataan? Perusahaan monopoli seperti PLN tidak seharusnya rugi dan berutang besar seperti sekarang,” tegasnya.

Ferdinand mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kepada Menteri BUMN yang menurutnya seperti tidak memiliki solusi untuk menyelesaikan banyak masalah di BUMN.

“Menteri BUMN selain rutin gonta ganti management dan komisaris serta mencari utang untuk memutup utang. Ini akan memperdalam jurang kejatuhan BUMN kita. Harus ada terobosan besar-besaran untuk mengangkat kembali BUMN yang terpuruk, ganti management dengan yang memiliki konsep out of the box bukan yang normatif semata,” pungkasnya. (SNU/RIF)