Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi VII sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengatur kebijakan pembangunan infrastruktur dari Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Dampak pandemi Covid-19 selama tiga tahun terkhir telah berdampak pada kondisi kelistrikan negara ini, di mana pasokan listrik di Tanah Air menjadi berlebih alias oversupply. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (8/2/2023) mengatakan, sistem kelistrikan Jawa-Bali... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (AMPRI) melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan penolakan power wheeling pada RUU EBT di depan gedung DPR/MPR- RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa\ (31/01/2023)AMPRI menyikapi persoalan yang menjadi kontroversial pada isi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT)... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Keiginan sejumlah pihak yang ingin kembali memaksakan masuknya skema Power Wheeling (PW) dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang akan disahkan DPR pada Juni 2023 mendatang, mendapat reaksi keras dari internal PLN. Ketua Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Pusat, Abrar Ali menyatakan, haram... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Sejumlah Pengamat energi yang tergabung dalam Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) menyampaikan aspirasi ke DPR RI terkait Pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), di Gedung DPR Senayan, Selasa (23/1/2023). Apresiasi tersebut diantar langsung oleh anggota APEI, Marwan Batubara, Direktur Eksekuti IRESS dan... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah dan DPR perlu berhati-hati dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama terkait skema power wheeling. Pasalnya, jika klausul ini lolos maka akan merugikan masyarakat. RUU itu sendiri bakal kembali dibahas pemerintah dan DPR pada pekan depan.... Read more
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Kebijakan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang akan diatur melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) haruslah mengacu pada perintah konstitusi ekonomi, Pasal 33 UUD 1945. Yangmana ayat 2-nya menyatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET) diduga mengandung pasal siluman atau pasal titipan. Salah satunya adalah pasal 47A butir 3b terkait power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan infrastuktur kelistrikan milik PT PLN (Persero). Dr. Mulyanto, Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS mengatakan... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Faisal Basri, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menolak wacana pemerintah untuk menerapkan sistem power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik baik infrastruktur transmisi maupun distribusinya dalam upaya percepatan program transisi energi. Menurut Faisal, skema power wheeling menjadi upaya konglomerasi, privatisasi dan... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Penerapan power wheeling merupakan bentuk sinyal positif pada pasar global tentang keseriusan Indonesia yang mendukung prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) menuju energi hijau, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Demikian dikatakan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi... Read more