Jakarta, Situsenergi.com Berbagai program PLN yang dicanangkan terkait dalam rangka mengatasi kondisi surplus listrik diharapkan jangan segmentif dan harus bersifat inklusif atau diterapkan kepada berbagai kalangan masyarakat dengan adil dan merata. Untuk itu, PLN diminta lebih kreatif dalam mengatasi surplus listrik tersebut. Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin menilai, ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan ekspor bahan mentah bijih nikel menjadi kode keras kepada Kementerian BUMN agar lebih proaktif dan progresif untuk mencari mitra usaha, baik di dalam maupun luar negeri dengan mengedepankan kepentingan nasional. “Pemerintah melarang ekspor... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan kecelakaan kerja yang marak terjadi di berbagai proyek panas bumi telah melukai banyak orang bahkan merenggut nyawa. Untuk itu, pihaknya mewacanakan agar proyek geothermal diawasi langsung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, agar proses substitusi dimetil eter (DME) ke elpiji (LPG) tidak membebani APBN, maka pemerintah harus cermat dalam menyiapkan skema produksi, distribusi, dan mekanismenya. Menurut dia, substitusi elpiji dengan DME sebagai hasil gasifikasi batubara adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada... Read more
Jakarta, situsenergi.com Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menegaskan bahwa transisi energi tidak mungkin dilakukan secara spontanitas, karena perlu ada proses waktu penyesuaian yang harus dilakukan. Untuk itu, ia meminta Pemerintah berhati-hati dan penuh kearifan dalam melakukan langkah transisi menuju energi baru dan terbarukan agar pengembangan dan pengelolaan di... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menyetujui besaran anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 sebesar Rp134,02 triliun. “Anggaran Program Pengelolaan Subsidi Energi tahun 2022 sebesar Rp134.029,0 miliar, sama dengan usulan RAPBN 2022,” kata Anggota Banggar DPR, Bobby A. Rizaldi di Jakarta, Rabu... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Said Abdullah menyebut, pemberian subsidi listrik dengan kapasitas 450 Volt Ampere (VA) oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Program tersebut menurutnya lebih dinikmati kelompok masyarakat mampu dibanding miskin. “Program subsidi listrik dengan kapasitas 450 Volt Ampere dinikmati masyarakat mampu, pemerintah diminta mengevaluasi,” kata... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hari ini, Rabu (30/06/2021) menetapkan sembilan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2021-2025. Selama tiga hari sejak Senin (28/06/2021) sampai hari ini, DPR menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk... Read more
- 1
- 2