SP PLN: Energi Indonesia Belum Berdaulat untuk Kepentingan Rakyat

Jakarta, situsenergy.com

Serikat Pekerja (SP) PLN menegaskan, saat ini energi yang dimiliki Indonesia belum berdaulat untuk kepentingan rakyat. Pasalanya, energi murah yang dimilikinya malah diekspor dan digunakan oleh negara asing. Padahal dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliknya bisa dioptimalkan untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Energi murah juga bisa menarik investasi dan mendorong ekonomi kerakyatan.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda disela ulang tahun SP PLN ke 18 di Jakarta, Jumat (18/8). “Sekarang kondisi itu paradoks, kita masih kritis energi tapi energi murah kita dijual ke negara asing yang tidak punya sumber energi. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama,” tegasnya.

Menurut dia, agar energi murah dan bersih bisa dirasakan rakyat maka harusnya pemerintah lebih memanfaatkan dan mengoptimalkan untuk kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. “Jangan ekspor energi murah ke negara lain yang tidak memiliki sumber energi. Karena hingga saat ini Indonesia masih butuh energi murah seperti untuk pembangkit listrik. Apalagi pemanfaatan energi murah untuk listrik baru digunakan  25 persen,” tukasnya.

“Padahal negara tetangga seperti Malaysia sudah memanfaatkan energi murah sebanyak 50 persen, Thailand 70 persen. Sedangjan Singapura yang tidak punya sumber energi justru sludah memanfaatkan hingga 95 persen yang  gas alamnya didapat dari Indonesia dengan harga murah,” jelasnya.

Selain untuk pemanfaatan listrik, ujar Jumadis, energi murah juga bisa dimanfaatkan untuk gas rumah tangga. Karena hingga saat ini Indonesia selalu ekspor gas rumah tangga yang setiap tahun subsidinya mencapai Rp 40 triliun. Jika energi murah dimanfaatkan untuk gas rumah tangga maka pemerintah tidak perlu subdisi sehingga Rp40 triliun. Selain itu energi murah juga bisa dimanfaatkan untuk pendukung transportasi karena BBM untuk transportasi selalu diimport dari negara lain. “Kenapa kita tidak tiru seperti Pakistan yang bisa bangun SPBG. Sehingga bisa membuat lebih murah biaya transportasinya. Tapi gas alam murah kita malah dijual ke luar negeri,” tukasnya.

Dengan kondisi yang demikian, maka pihaknya meminta agar Presiden Jokowi  bisa memanfaatkan blok migas yang baru untuk kebutuhan dalam negeri. Karena ada indikasi pembukaan blok energi yang baru seperti Blok Masela dan Makasar akan diekspor kembali. Oleh karena itu demi untuk pemanfaatan rakyat maka pemanfaatan blok energi tersebut harus dioptimalkan untuk ke dalam negeri terlebih dahulu.

“Kita minta kepada Presiden, Menteri ESDM, jangan lagi eskpor gas alam kita keluar negeri. Optimalkan untuk dalam negeri, karena negara kita butuh gas alam yang murah dan bersih itu. Sehingga kita tidak perlu import minyak dari luar negeri,” tutup Jumadis.(adi)