Soal Investasi Sektor Energi, Pertamina dan PLN Sudah Cukup Terbuka

Jakarta, situsenergi.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu memberikan pengarahan kepada jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina dan PLN terkait permasalahan kusutnya investasi di sektor energi. Cukup banyak yang menjadi bahan evaluasi, mulai dari kinerja investasi Pertamina dan PLN yang dianggap lambat, hingga arahan untuk menyusun roadmap EBT di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan pertama-tama menyampaikan apresiasi atas keterbukaan yang disampaikan oleh Presiden tersebut. Namun demikian, Presiden Jokowi sebaiknya tidak hanya menumpahkan semua permasalahan kepada Pertamina dan PLN saja. Sebab, ada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab atas persoalan-persoalan yang menjadi kendala investasi di Indonesia. 

“PLN dan Pertamina saya kira sudah sangat terbuka untuk mencari partner/ investor bagi proyek yang sedang berjalan, sehingga tidak akan memperlambat jika semua syarat sudah terpenuhi. Untuk mencari partner itu bukan hal yang mudah. Butuh penilaian sesuai dengan standar Good Corporate Governance (GCG) dan juga kebutuhan. Investor harus memastikan bahwa mereka mempunyai dana dan juga kapasitas dalam bermitra.” ujar Mamit kepada awak media di Jakarta, Senin (22/11/2021). 

Terkait dengan rencana pembangunan kilang di Tuban yang disampaikan progresnya masih lambat, Mamit menilai karena pembangunan ini membutuhkan lahan yang cukup besar maka masih terkendala dengan pembebasan lahan. Menurut dia, program pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia pasti ada kendala terhadap pembebasan lahan ini sehingga akan menghambat progress pembangunan.

“Pembebasan lahan ini mesti dilakukan secara bertahap dan perlahan karena luasan area yang dibebaskan besar sekali. Belum lagi Pertamina harus memikirkan juga relokasi terhadap warga yang terdampak. Pastinya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perihal lahan tersebut. Isu soal lingkungan juga bisa mengganggu pelaksanaan pekerjaan pembebasan, padahal sejatinya Pertamina sudah mendapatkan ijin AMDAL dari KLHK untuk pekerjaan tersebut.” papar Mamit lagi.

Menurut dia, berjalan secara paralel dengan pembebasan lahan saat ini Pertamina juga sedang melakukan proses pembuat desain engineering (FEED) untuk kilang Tuban sehingga pada saat pembebasan lahan selesai dilakukan bisa dilakukan dengan proses pembangunan konstruksi kilang.

“Jadi, Pertamina sudah berada di jalur yang tepat karena memang sudah dikejar deadline untuk bisa selesai di 2027 untuk Kilang Tuban ini. Apalagi, Pertamina sudah membentuk JV bersama partner yaitu Rosneft dengan adanya Pertamina Rosneft. Semua akan bekerja secara optimal dan terarah,” lanjutnya.

Dia juga berpendapat perihal permasalahan yang terjadi di TPPI. Menurut Mamit,saat ini Pertamina sedang melakukan tender untuk pembangunan petrokimia Olefin yang mana meliputi Basic Engineering Design, Front End Engineering Design dimana saat ini sudah ada dua peserta yang kemarin ikut tender awal, yang menang yaitu joint operation Hyundai Engineering Co Ltd-PT Rekayasa Industri-PT Enviromate Technology International-Saipem SpA dan konsorsium Technip Italy SpA-PT Tripatra Engineers and Constructors-PT Technip Indonesia-Samsung Engineering Co Ltd. Nantinya mereka akan bersaing dalam penyusunan FEED dan penyusunan terkait dengan EPC proyek olefin TPPI ini. Dimana yang paling murah akan dipilih untuk meneruskan pembangunan pabrik olefin ini.

“Saya yakin bahwa proses pengadaan ini sudah berjalan transparan dan sesuai dengan GCG perusahaan. Apalagi Pertamina melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam mengawal proses tender ini.” ujar Mamit kembali.

Selain itu, menurut dia dengan target selesainya pembangunan pabrik olefin di tahun 2025 yang akan datang, maka semua mata akan memandang ke pekerjaan ini agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

“Melalui serapan investasi yang sangat besar untuk pembangunan ini dimana nanti akan dihasilkan produk-produk polyprohylene dan polyethylene untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh TPPI sehingga mencapai nilai keekonomiannya. Jadi, seharusnya proyek pembangunan ini bisa berjalan dan selesai tepat waktu,” paparnya. 

“Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi kedepannya seperti orang-orang yang mencari keuntungan pribadi yang menyebabkan tertundanya pembangunan pabrik olefin ini. Jikapun ada, maka aparat penegak hukum yang akan menyelesaikan persoalan tersebut,” pungkas Mamit. (SNU)

Tag: Investasi, Pertamina, PLN, Presiden