Soal Insiden Kecelakaan di PT PHR, Anggota DPR: Setiap Pekerja Punya Hak Dapat Perlindungan K3

Jakarta, Situsenergi.com

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengatakan, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan keharusan bagi setiap perusahaan, hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Untuk itu, ia meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk segera mengevaluasi enam subkontraktor mitra kerja akibat insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan korban meninggal dunia.

“Saya juga mendesak 6 perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Bukan hanya memberikan santunan, namun mengevaluasi kejadian tersebut secara internal. PHR bisa melaporkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan,” katanya.

Menurutnya, kejadian di PT PHR telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia selama kurun waktu tujuh bulan terakhir. Pekerja yang meninggal berasal dari enam perusahaan berbeda yang bermitra dengan PT PHR.

“Ada tujuh mitra PHR yang diduga tidak menerapkan K3 untuk melindungi setiap pekerja yang seharusnya perusahaan seperti ini tidak bisa lagi menjadi mitra kerja PHR,” ujarnya.

Mestinya, kata dia, perusahaan subkontraktor mitra kerja PHR menyediakan alat pengaman diri (APD) untuk setiap karyawan sesuai dengan pekerjaan dan tingkat risikonya. Selain itu, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana proses pemilihan mitra di Pertamina Hulu Rokan. Setiap perusahaan wajib menerapkan K3 yang menjadi salah satu poin utama dalam pemilihan suatu mitra.

“Tindakan tersebut, menurut dia, menjadi sangat penting agar pengawasan lebih baik dan memberikan efek jera bagi mitra PHR sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali,” pungkasnya.(ERT/SL)