PWYP Indonesia: Penerapan Prinsip dan Standar ESG di Perusahaan Tambang Penting Diperhatikan

Jakarta, Situsenergi.com

Koordinator Nasional lembaga koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho mengatakan penerapan prinsip dan standar Environmental, Social, dan Governance (ESG) dalam operasionalisasi industri ekstraktif merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Menurut Aryanto, keuntungan ESG itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya, bukan sekadar cuan,
tetapi standar lingkungan, keberlanjutan, dan ini masuk dalam bagian dari transisi energi berkeadilan

“Dan menurut saya, sejauh ini pihak PT Vale Indonesia (PT VI) sudah
berkomitmen dalam operasionalisasi pengolahan nikel dengan berusaha untuk menerapkan standar ESG internasional,” kata Aryanto dalam jeterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin (24/7).

Karena itu, ia mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan proses divestasi saham PT VI. Pemerintah yang diwakili oleh Mining Industry Indonesia (Mind ID) dalam proses divestasi ini disarankan untuk tetap memperhatikan dan menjalankan prinsip
ESG yang di dalamnya mendukung terwujudnya transisi energi bersih di Indonesia.

“Jangan sampai ingin memberikan keuntungan, justru divestasi (PT Vale Indonesia) itu membuat kerugian bagi masyarakat,” katanya.

Sebagai salah satu pelopor industri nikel di Indonesia, kata dua, PT VI termasuk perusahaan yang berkomitmen pada penerapan energi bersih. Karena itu, jika proses divestasi saham PT VI rampung, maka komitmen pada energi bersih dan penerapan prinsip ESG yang selama
ini dilakukan oleh PT VI harus tetap dikedepankan dan menjadi agenda pemerintah.

“Kalau mau benar-benar transisi energi maka sudah tidak perlu ada lagi penggunaan energi batu bara,” kata Aryanto.

Ia menilai sejauh ini Indonesia masih perlu banyak mengejar ketertinggalan soal
penerapan ESG dalam industri ekstraktif. Artanto juga mengatakan Indonesia masih harus lebih banyak menerapkan prinsip ESG pada pemberian izin hingga syarat investasi.

“Dukung implementasi ESG, kemudian standar ESG diadop oleh pemerintah. Itu menjadi hal penting dalam proses divestasi. Ini penting agar jangan ada lagi kemunduran dalam penerapan ESG di berbagai lini pemerintahan, termasuk industri ekstraktif,” tukadnya.

“Kalau bicara soal industri jangan bangun lagi smelter-smelter yang memakai bahan bakar batu bara. Karena transisi (energi bersih) itu jadi semu karena ada lagi batu baranya,” tutup Aryanto..

Sementara Implementasi Prinsip ESG di PT Vale Indonesia (PT VI) sendiri selama ini banyak mendapat pujian. Seperti saat meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea yang berada di kawasaan tambang tetsebut akhir Maret lalu, Presiden Joko Widodo mendorong
perusahaan tambang di Indonesia meniru apa yang dilakukan Vale.

Pujian serupa juga pernah disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Saat
berkunjung ke tambang nikel dan smelter Vale di Sorowako Sulawesi Selatan akhir November tahun lalu, Luhut mengatakan Vale telah menerapkan praktik pertambangan yang baik.(Ert/SL)