Polemik Soal Share Down Asset, Ini Penjelasan Plt Dirut Pertamina

Jakarta, situsenergy.com

Polemik terkait berita rencana Pertamina berencana melakukan share down Asset, belakangan banyak menjaring pro kontra di kalangan masyarakat. Meski demikian, pelaksana tugas Dirut Pertamina, Nicke Widyawati memastikan bahwa share down asset itu merupakan aksi korporasi biasa, namun banyak dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian membuat anggapan  seolah-olah Pertamina akan melepas asset-asset strategisnya ke ranah publik.

“Rencana Share Down Wilayah Kerja Hulu Migas yang kemudian diplesetkan menjadi penjualan asset Pertamina. Ini sebenarnya hanya pelepasan participating interest atau mencari mitra investasi, adalah hal yabg biasa dalam bisnis Hulu. Jika memahami UU Migas nomor 22/2001 tentu paham perbedaannya,” kata Nicke seperti dikutip Selasa (24/7).

Nicke juga menyesalkan adanya berita miring soal pembentukan holding migas yangl kemudian diplesetkan menjadi penjualan Pertamina Gas ke asing. Padahal me urut dia sebenarnya Pertamina justru mendapat share gratis dari Pemerintah senilai Rp 38 triliun plus uang cash dari PGN senilai Rp 16 trilun plus tambahan konsolidasi asset  Rp110 triliun pada Balance Sheet Pertamina +  tambahan konsolidasi Pendapatan PGN 100 persen pada Income Statement Pertamina plus mengengendalian PGN.

“Sebagai satu-satunya BUMN yang menyediakan produk migas bagi hajat hidup orang banyak, pemerintah tentu tidak akan pernah membuat Pertamina bangkrut,” tegas Nicke.

Nicke juga membantah bahwa situasi saat ini, keuangan Pertamina tengah berdarah-darah akibat membiayai program BBM satu harga di seluruh pelosok Indonesia. Mantan Direktur pengembangan bisnis PLN itu memastikan bahwa neraca perdagangan perusahaan tetap positif meski program BBM satu harga berjalan hingga ke pelosok negeri.

“Neraca Pertamina masih sangat kuat, keuntungan dalam 3 tahun terakhir hampir Rp 90 Triliun, artinya retain earning untuk modal investasi pun bertambah. Tahun ini pemerintah sudah  setuju untuk menambah subsidi.  Pemerintah pun memberikan 12 Wilayah Kerja Hulu Migas kepada Pertamina sehingga meningkatkan produksi hulu migas 100 persen. Hal ini tentunya akan melipat gandakan pendapatan dari bisnis hulu Pertamina,” jelasnya.

Nicke pun mengajak semua pihak untuk terus memantau perkembangan perusahaan, disamping juga menghimbau masyarakat untuk tidak mempolitisasi aksi korporasi yang dilakukan Pertamina untuk kepentingan tertentu yang kemudian menghambat kinerja perusahaan. “Pertamina hanya  melakukan ini, sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa,” pungkasnya. (SNU)