Pengamat: Digitalisasi Lewat Aplikasi MyPertamina Tepat untuk Kendalikan BBM Subsidi

Jakarta, Situsenergi.com

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, strategi digitalisasi melalui aplikasi MyPertamina tepat untuk mengendalikan penyaluran BBM subsidi. Langkah PT Pertamina (Persero) melakukan pendataan pembeli solar dan Pertalite ini sangat bagus.

“Apa yang dilakukan Pertamina ini bagus. Memang harus dibatasi, kalau tidak siapa yang mau nanggung,” ujar Agus Pambagio, dikutip di Jakarta, Senin (11/7/2022).

Menurut Agus, penggunaan MyPertamina bisa efektif mengendalikan subsidi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mampu untuk membeli BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan.

“Tapi, pembeli solar dan Pertalite harus ada klasifikasinya. Itu yang ditunggu. Karena klasifikasi kendaraan yang berhak membeli solar dan Pertalite di SPBU Pertamina hingga kini belum “terang”. Padahal strategi digitalisasi melalui aplikasi yang dilakukan Pertamina sangat positif untuk bank data,” paparnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Mei lalu, Menteri ESDM mengusulkan penambahan kuota solar 2022 menjadi 17,5 juta kl dan Pertalite jadi 28 juta kl.

Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, pihaknya mendukung sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina. Apalagi esensi dari penggunaan aplikasi MyPertamina adalah ingin memeratakan keadilan subsidi BBM.

“Pertamina fokus pada aplikasinya it’s ok, tetapi harus ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya oleh Pertamina,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini agar sosialisasi yang dilakukan dapat diterima hingga masyarakat di tingkat bawah.

“Ini harus dilakukan secara konsisten terus menerus. Kalau perlu di semua kantor desa, di semua aula desa, atau dimanapun, tempelin saja informasi-informasi tentang subsidi. Itu akan lebih mempermudah,” ujarnya.

Terpisah, pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarankan bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertalite hanya diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor dan angkutan umum.

“Pertalite perlu pembatasan untuk menurunkan beban subsidi di APBN. Kriteria pembatasan dibuat sederhana dan operated di SPBU, tanpa MyPertamina,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya, skema pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi yang langsung menyasar subjek penerima akan mudah diterapkan saat proses pengisian di SPBU. Skema ini juga dinilai mampu meredam peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

“Premium dihapuskan, alasannya meski volume kecil dan distribusi hanya di luar Jamali (Jawa, Bali, dan Madura), tapi impor dan subsidi content cukup besar,” kata Fahmy.

Seperti diketahui, sejak 1 Juli 2022 Pertamina membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna Pertalite maupun solar subsidi.

Sosialisasi juga terus dilakukan dalam berbagai saluran informasi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan mengendalikan kuota volume kedua BBM tersebut. APBN 2022 menetapkan kuota solar 15,1 juta kiloliter (kl) dan Pertalite 23,05 juta kl.(Ert/SL)