Jakarta, Situsenergi.com
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN membenarkan bahwa program konversi gas LPG ke kompor induksi (kompor listrik) tidak mudah dilakukan. Namun bukan berarti program ini mustahil untuk direalisasikan demi penghematan belanja APBN lantaran adanya subsidi energi pada gas LPG.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan kunci sukses dari program konversi ini adalah sosialisasi yang masif. Dengan tersampaikannya informasi yang benar dan meluas terkait kelebihan atau manfaat kompor induksi, secara perlahan-lahan masyarakat pasti akan menerimanya dengan penuh kesadaran.
“Ini perlu sosialisasi. Kita tahu jaman dulu kita masih ingat memasak pakai bahan kayu. Memang ini gaya hidup jama dulu tetapi kemudian bergeser ke kompor minyak tanah lalu ke LPG. Jadi kedepan gaya hidup ini akan bergeser ke arah penggunaan energi listrik,” kata Darmawan dalam bincang-bincang Energy Corner, Senin (14/2/2022).
Dijelaskan bahwa penggunaan kompor induksi akan sangat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap gas LPG. Padahal saat ini hampir 80 persen gas LPG adalah impor. Di sisi lain distribusi gas LPG khususnya gas ukuran 3 Kg mengandung subsidi bagi keluarga tidak mampu.
Alhasil, kata Darmawan, belanja APBN untuk subsidi energi gas LPG sangat besar yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Sementara untuk impor LPG nilainya mencapai Rp25,9 triliun. Apabila program konversi ini berhasil penghematan uang negara akan sangat besar sekali. Terlebih saat ini PLN tengah over suplai listrik.
“Listrik di Indonesia saat ini over suplai atau ada kelebihan sekitar 6,7 Giga watt. Jadi perubahan dari LPG ke kompor listrik adalah perubahan pemanfaatan energi yang berbasis impor menjadi energi berbasis produksi domestik,” ucapnya.
Untuk menyukseskan program konversi ini, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan industri pendukung. Sebab perubahan pemanfaatan LPG ke kompor induksi mengharuskan konsumen berganti peralatan masaknya lantaran tipikal kompor induksi sangat berbeda dengan kompor LPG.
“Kemudian industri pendukung perlu di bangun, lalu ada realokasi subsidi yang tadinya membebani APBN. Ini memang sedang digodog demi mendorong terjadinya pergeseran gaya hidup,” sambung Darmawan. (DIN/rif)
Leave a comment