Laba Anjlok 87,64 Persen, DPR Akan Panggil PGN

Jakarta, situsenergy.com

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berencana memanggil Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Pemanggilan ini terkait dengan anjloknya laba bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut selama lima tahun terakhir, yang mencapai 87,64 persen.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo di Jakarta, Rabu (14/2/2018). “Saya akan sampaikan kepada pimpinan, rencana pemanggilan terhadap PGN. Setidaknya setelah reses dua minggu, yang dimulai 16 Februari 2018,” kata Sartono.

Dalam rapat kerja nanti, lanjut Sartono, secara otomatis PGN akan menyampaikan laporan kinerja mereka selama beberapa tahun. Dan untuk itu pula, Komisi VI akan menanyakan penurunan laba bersih yang dinilai sangat tajam.

Ia mengatakan, dalam waktu lima tahun, laba bersih PGN memang terus anjlok. Jika pada 2012, BUMN itu meraup US$ 890 juta, maka pada 2013 turun menjadi US$ 804 juta. Pada 2014-2016, laba bersih PGN selalu tergerus, dari US$ 711 juta, US$ 401 juta, dan US$ 304 juta. Sedangkan pada 2017, diperkirakan hanya sebesar US$ 110 juta.

Kinerja buruk PGN seperti berbanding terbalik dengan anak perusahaan Pertamina yang bergerak pada sektor yang sama, PT Pertamina Gas (Pertagas). Sejak 2012-2017, laba bersih Pertagas relatif stabil. Dalam kurun waktu tersebut, laba bersih Pertagas meningkat 16,67 persen, yakni US$ 120 juta pada 2012 dan US$ 140 juta pada 2017. Bahkan pada 2018, laba bersih Pertagas sudah melampaui PGN.

Terkait penurunan laba bersih PGN tersebut, Komisi VI juga akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno. Karena seharusnya, Kementerian BUMN yang melakukan pengawalan dan supervisi terhadap BUMN agar tetap sehat. “Ini yang juga belum detail kita peroleh dari Kementerian BUMN, mengapa sampai bisa menurun sekali kinerja PGN,” lanjut dia.

Sedang akademisi  senior Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit juga menyoroti kinerja PGN yang buruk. Terlebih, dalam rencana Holding BUMN Migas, justru PGN yang akan mengakuisisi Pertagas, yang jauh lebih sehat.

Arbi menengarai adanya kekuatan politik di balik rencana akuisisi. Terlebih, momentum dilakukan saat ini menjelang pesta demokrasi. “Saya curiga ada masalah kroni di usaha gas tersebut. Kroni-kroni orang pemerintah atau partai pemerintah, apalagi menjelang Pemilu. Akuisisi dipakai agar bisa mengambil uang dari Pertagas untuk Pemilu,” kata Arbi.

Ia menambahkan, bahwa selingkuh-selingkuh perusahaan negara memang sering terjadi menjelang Pemilu. Dana tersebut dipergunakan untuk mendukung politik, yang memang luar biasa besar. “Ini mirip dengan rencana pemotongan gaji 2,5 persen gaji PNS untuk zakat. Padahal, pengumpulan zakat akan menghasilkan uang yang sangat banyak menjelang Pemilu, triliunan rupiah,” ujarnya.

Di sisi lain, Arbi mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno selalu berpegang pada teori. Yaitu, bahwa dengan modal besar, maka perusahaan akan kuat bersaing sehingga akan bisa menambah pemasukan bagi negara. Tetapi yang jadi masalah, lanjut Arbi, karena untuk memperbesar modal itu, justru PGN yang sakit yang akan mengakuisisi Pertagas. Mestinya, kata Arbi, kalau ingin efisien, bubarkan saja PGN agar tidak membebani keuangan negara. (Fyan)