Konsumsi BBM Tahun Depan Diprediksi Naik 3-5%

Jakarta, situsenergy.com

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun depan diperkirakan meningkat sekitar 3-5%. Hal ini sejalan dengan  membaiknya sektor industri, khususnya industri tambang.

“Pertumbuhan konsumsi yang cukup signifikan justru terjadi untuk BBM jenis solar. Gasoline (bensin) rata-rata [pertumbuhan konsumsinya] 3%, enggak terlalu signifikan. Kalau solar justru di atas 7%,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Muchammad Iskandar di Jakarta, Senin (20/11).

Dia menjelaskan, pertumbuhan konsumsi bensin seperti Pertamax dan Premium sangat tergantung dengan industri otomotif. Pada tahun depan, produksi kendaraan diperkirakan masih cukup rendah, membuat konsumsi bensin juga tak terlalu tinggi. Sebaliknya, konsumsi solar justru naik signifikan lantaran industri pertambangan kembali menggeliat seiring kenaikan harga komoditas.

“Pertumbuhan konsumsi solar ini karena tambang batubara mulai jalan, lalu tambang nikel juga sudah beroperasi lagi. Jadi perekonomian daerah situ (tambang), hidup,” tutur Iskandar. Hal ini disebutnya berbeda dengan tahun lalu di mana banyak kendaraan tambang banyak yang diparkir.

Perkiraan pertumbuhan konsumsi 3-5% ini tidak berbeda dengan realisasi hingga kuartal pertama 2017.

Berdasarkan data Pertamina, hingga akhir September lalu, realisasi konsumsi BBM tercatat sebesar 49,79 juta kiloliter. Angka ini tumbuh 5% jika dibandingkan dengan realisasi konsumsi BBM periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 47,62 juta KL.

Dengan asumsi konsumsi tiap kuartal sama besarnya yakni 16,59 juta KL, jika dihitung, maka konsumsi BBM sampai akhir tahun ini bisa menembus 66 juta KL. Sehingga, jika diperkirakan tumbuh 3-5%, konsumsi BBM tahun depan bisa mencapai 69 juta KL.

Proyeksi konsumsi BBM tahun depan ini lebih tinggi dari realisasi konsumsi tiga tahun belakangan. Berdasarkan data Pertamina, pada 2014, realisasi konsumsi BBM sempat menyentuh 66,41 juta KL. Namun, konsumsi BBM kemudian anjlok 6% menjadi 62,35 juta KL pada 2015. Setelahnya, konsumsi BBM naik 4% menjadi 64,9 juta KL pada 2016.

Untuk konsumsi gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG), lanjut Iskandar, kenaikan signifikan diperkirakan terjadi untuk LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). “Untuk konsumsi LPG, [tumbuh] lebih dari 7% khusus yang PSO (public srvice obligation/bersubsidi), kalau non-PSO 2-3%,” ujarnya.

Hingga 31 Oktober lalu, realisasi konsumsi LPG bersubsidi tercatat sebesar 5,2 juta metrik ton. Dengan asumsi realisasi konsumsi LPG jenis ini sama dengan kuota 6,19 juta metrik ton sampai akhir tahun ini, maka konsumsi LPG bersubsidi ini pada tahun depan bisa mencapai 6,62 juta metrik ton.

Hanya saja, Iskandar memprediksi konsumsi LPG bersubsidi tahun ini bisa melampaui kuota. “Tahun ini berpotensi over kuota karena dalam APBN Perubahan [kuota LPG] dipotong,” kata dia.

BBM Satu Harga

Terkait Program BBM Satu Harga, Iskandar optimis dapat merampungkan 54 lokasi penyaluran baru pada tahun ini. Hingga sekarang, Pertamina telah merealisakan BBM Satu Harga di 29 lokasi. Pada November ini, perseroan berencana dapat merealisasikan titip penyalur BBM baru di 11 lokasi. Selanjutnya pada bulan depan, pihaknya akan merampungkan sisa 14 lokasi.

Tambahan titik penyalur melalui Program BBM Satu Harga ini disebutnya tidak menaikkan konsumsi BBM secara signifikan. “Konsumsi BBM di wilayah ini naik dari ketika awal beroperasi. Tetapi naiknya kecil, cost-nya yang besar,” kata Iskandar.

Dijelaskannya, ketika 54 lokasi seluruhnya sudah bisa menikmati BBM dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, maka biaya operasi perseroan akan naik sebesar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun pada tahun depan. Selanjutnya, ketika akhir tahun depan perseroan menambah titik penyaluran di 52 titik, maka biaya operasi kembali naik menjadi Rp 2 triliun.

“Kalau kami akumulasikan total [biaya operasi] selama tiga tahun nanti bisa Rp 3 triliun,” tutur Iskandar. Ditegaskannya, Pertamina siap menanggung seluruh tambahan biaya ini.

Program BBM Satu Harga ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Berdasarkan beleid ini, diterbitkan surat keputusan Ditjen Migas yang mengatur 148 kabupaten sebagai lokasi pendistribusian BBM Satu Harga secara bertahap dari 2017-2020. (ert)