Ketum SP PLN: Proyek MVPP Timbulkan Inefisiensi di PLN

Jakarta, Situsenergy.com

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda mengatakan, permasalahan Marine Vessel Power Plant (MVPP) telah menimbulkan ketidakefisian pada PT Perusahasn Listrik Negara (PLN).

“Iformasi yang kami dapat dari anggota SP PLN di Sumatera Utara, MVPP di Belawan saja menimbulkan ketidakefisienan PLN hingga Rp 650 miliar per tahun. Belum lagi dibeberapa tempat yang lain. Selain itu  pengadaannya juga disinyalir melalui makelar seperti yang diungkap di beberapa media sebelumnya,” kata Jumadis dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (5/10).

Untuk itu pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk  segera bertindak menyelamatkan PLN. Termasuk membabat habis broker atau makelar yang masih bergentayangan di kelistrikan nasionsl. “Apalagi Presiden sendiri yang telah membuka dan mengungkapkan saat peresmian PLTP Lahendong diakhir 2016 lalu bahwa listrik Indonesia mahal dari negara lain karena banyaknya broker dan makelar yang bermain. Kita dukung Presiden untuk memberantas itu,” tegas Jumadis.

Tentu saja, kata dia, termasuk mereformasi Direksi PLN yang membuka dan memberi kesempatan kepada broker dan makelar itu. Kalau perlu paralel dengan proses hukumnya, mengingat kerugian PLN sangat besar.

“Jadi upaya swastanisasi yang diusung oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, termasuk beberapa pihak lain yang berkepentingan mencari untung dari PLN bukanlah solusi. Justeru bila itu yang akan dilakukan, kami khawatir akan membuat kondisi PLN lebih terpuruk lagi,” ucapnya.

Padahal jauh-jauh hari sudah diingatkan bahwa program 35.000 MW + 7.000 MW yang sangat berlebih dengan reserve margin mencapai 80% serta didominasi swasta dengan take or pay-nya justeru akan menimbulkan kerugian bagi PLN untuk membayar listrik swasta yang tidak dioperasikan karena take or pay Rp 140 triliun per tahun. “Saat ini sudah mulai terasa di PLN, berupa pola operasi yang tidak efisien. Pembangkit yang murah dimatikan serta yang mahal justeru dioperasikan. Pantas saja kiranya PLN akan terus mengalami kesulitan keuangan,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, Menteri ESDM Ignasius Jonan, punya kesempatan yang besar untuk menurunkan bpp dari sisi energi primer itu. Misalnya dengan menurunkan harga gas alam di hilir untuk pembangkit PLN. Namun  yang dilakukan oleh Menteri ESDM justru menaikan harga gas alam di hulu dengan Conocophilips dari harga semula  US $ 2,6/ MMBTU menjadi US $ 3,5/ MMBTU. “Ini ada apa? Kalau diturunkan harga gas dihilir tentu bpp listrik PLN bisa lebih rendah dan tentu keuangan PLN bisa lebih baik. Namun sayangnya ini tidak dilakukan oleh Menteri ESDM,” sesalnya.

Terhadap pihak-pihak yang ingin membuat PLN lebih terpuruk yakni dengan mengusung swastanisasi baik memberikan porsi pembangunan pembangkit kepada pihak swasta atau ingin menjual pembangkit PLN yang ada kepada swasta maka serikat pekerja PLN yang selama ini bergelut dalam kelistrikan nasional, dengan mengoperasikan, memelihara, membangun serta mengelolanya membuka serta mengajak berdebat di ruang publik di media televisi nasional pihak-pihak tersebut sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas apakah swastanisasi tersebut menguntungkan atau merugikan. “Kepentingan apakah yang ada dibalik pengusung swastanisasi tersebut? Apakah untuk kepentingan kelistrikan nasional yang lebih baik atau malah sebaliknya dengan menjadikan PLN sebagai bancakan?” Tanya dia.

“Lalu apa solusi terbaik sesungguhnya untuk mengatasi kesulitan keuangan PLN serta menjadikannya lebih baik sebagai perusahaan negara untuk menghadirkan listrik yang terjangkau ke seluruh pelosok, cukup, andal dengan harga atau tarif listrik yang lebih kompetitif sesuai konstitusi. Justeru kalau menurut pendapat kami tarif listrik Indonesia harusnya bisa lebih murah dari sekarang sehingga menggerakkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan bangsa Indonesia,” tutupnya.(ral)