Gagal Bangun Sinergitas dengan Swasta, Hipmi: Copot Dirut PLN

Jakarta, situsenergy.com

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengusulkan agar Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir, dicopot dari jabatannya, karena dinilai gagal membina sisnergi dengan swasta.

Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, di Jakarta Sabtu (30/9), mengatakan, pihaknya sejalan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani,  khawatir dengan kondisi utang PLN, dikarenekan utang PLN tumbuh dengan pesat sehingga ke depan akan sangat membebani korporasi.

“Dirut PLN gagal membangun sinergitas dengan swasta lokal. Dia layak dicopot, Bayangkan, saat ini beban utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299 triliun,” kata Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, tingginya beban utang PLN disebabkan perusahaan itu berambisi mendominasi dan membangun sendiri pembangkit listrik di program 35ribu MW. PLN, kata dia, dinilai tidak terlalu perduli bermitra dengan pihak swasta, apalagi swasta lokal, meski telah berkali-kali ditegur Presiden.

“Indikasi rapuhnya keuangan PLN ini disebabkan keserakahannya sendiri. Dia mau bangun sendiri. Swasta diabaikan. Duitnya darimana? Ya dia terpaksa ngutang sana-sini,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, bila perusahaan setrum itu berbagi beban investasi dengan pihak swasta, PLN tidak akan bermasalah dengan utang seperti saat ini.

“Nilai investasi di program 35ribu MW sekitar Rp 1.100 triliun. Arahan Bapak Presiden (Jokowi–red), swasta menggarap 80 persen sisanya 20 persen oleh PLN. Atau, dari 35ribu MW itu PLN garap 10ribu MW, dan 25ribu MW,” katanya.

Namun, faktanya, PLN diduga bergerak diluar arahan Presiden. PLN terus memperbesar utang, membeli sejumlah mobile power plant(MPP) berbahan bakar fosil yang boros dari Turki, serta membangun sendiri sejumlah pembangkit.

“PLN juga membangun sendiri pembangkit-pembangkit berkapasitas kecil dibawah 100 MW  yang sebenarnya dapat diserahkan kepada swasta lokal diberbagai daerah, agar keuangannya tetap aman,” papar Bahlil.

Ia mengatakan, dampak dari monopoli PLN atas investasi pembangkit listrik, target pemerintah 35 000 MW terancam tidak tercapai. Indikasinya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian harus perpanjang program tersebut hingga tahun 2025.

Masih menurut dia, saat ini kemampuan PLN dalam menambah kapasitas listrik hanya sebesar 3.000 MW per tahun. Padahal, setiap tahunnya, untuk menopang pertumbuhan ekonomi 5-7 persen per tahun, dibutuhkan tambahan listrik baru sekitar 6.000-7000 MW. “Sebab itu, dengan kinerja PLN seperti saat ini, kita dunia usaha, sangat pesimis. Disuruh investasi, tapi listrik tidak ada,” pungkasnya.(mul)