Airlangga Hartarto Sebut Pemerintah Punya Perhatian Serius pada EBT

Jakarta, Situsenergi.com

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah memiliki perhatian serius pada industri energi baru dan terbarukan (EBT), yang terwujud dalam langkah menetapkan ekonomi hijau sebagai strategi utama pada transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, transformasi merupakan kunci percepatan pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

“Dalam Presidensi G20 tahun 2022, penguatan komitmen Indonesia untuk mencapai berbagai target menjadi sangat penting dan membutuhkan kebijakan terhadap akses teknologi, akses pembiayaan, dan mempertimbangkan biaya energi yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Airlangga dalam acara Green Economy Outlook 2022 di Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 tak lepas dari dorongan positif industri EBT. Dan merupakan optimisme yang bisa kita bawa di tahun 2022.

“PDB riil Indonesia sudah melewati level prapandemi, di mana kita sudah masuk pada negara berpendapatan menengah ke atas dan dorongan positif juga datang dari sektor usaha terkait EBT,” ujarnya.

Untuk itu, Airlangga menegaskan peran pembiayaan hijau menjadi penting, tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN atau penerbitan surat utang dan sukuk hijau, tetapi juga berbagai instrumen lainnya.

“Salah satu yang banyak dibahas terkait dengan blended finance yang perlu didorong, tak hanya dari pemerintah namun dari swasta dan lembaga-lembaga donor internasional utamanya untuk kelestarian alam. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup juga diharapkan bisa mendorong terbitnya pengembangan perdagangan karbon secara transparan,” paparnya.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional, seperti beberapa program EBT yang mendapatkan pembiayaan dari Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).

“Di sektor keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya akan mendorong Taksonomi Hijau agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang mempunyai standar hijau sebagai acuan pembiayaan nasional,” tukasnya.

Sementara dari aspek regulasi, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang mempermudah ekosistem berusaha juga didukung dengan nilai-nilai keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, yang menjadi salah satu implementasi UU yang dilaksanakan melalui sistem perizinan berbasis risiko yang telah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021.

“Pemerintah juga telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) dan diharapkan dapat berperan untuk mengembangkan peluang investasi jangka panjang terutama di sektor infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan infrastruktur lain yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.(ERT/RIF)