Jakarta – situsenergy.com
Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN) memaklumi terhadap langkah Presiden Joko Widodo yang menerima lima orang perwakilan mantan awak mobil tangki (AMT) PT GUN sebagai bentuk kepedulian atas aksi “ngotot” mantan AMT PT GUN tersebut, dan kami juga yakin bahwa Presiden akan bijak dalam melihat persoalan ini.
Pernyataan itu disampaikan SPPN menanggapi langkah Presiden Jokowi menerima 5 (lima) perwakilan AMT yang berhari-hari menggelar aksi di depan Istana dengan tuntutan bisa diangkat sebagai pekerja tetap PT Pertamina (Persero).
Meski pertemuan antara perwakilan mantan AMT dengan Presiden Jokowi baru sebatas penyerapan aspirasi, namun SPPN mengkhawatirkan pertemuan itu dapat mengubah esensi persoalan karena Presiden hanya mendengar dari satu pihak saja.
“Tentunya kami berharap Presiden juga mendengar dari pihak SPPN maupun Perusahaan. Ini mengenai kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan yang ada” katanya. SPPN menaruh atensi di sini karena mereka sudah mulai menggunakan nama “Pertamina Patra Niaga” pada Serikat mereka seperti yang pernah diberitakan sebelumnya. Sedangkan kami menegaskan kembali bahwa Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga hanya satu yaitu SPPN.
“Kalau seperti ini, terkesan mantan AMT PT GUN tersebut merupakan bagian dari Serikat PT Pertamina Patra Niaga, sedangkan mereka yang melakukan aksi yang tergabung dalam SP AMT PPN bukanlah pekerja PT Pertamina Patra Niaga , melainkan mantan pekerja AMT PT GUN sebagai perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (P4).
“Kami juga mendengar bahwa PT GUN sebagai P4 dari PT PPN sudah berbaik hati menawarkan jalan lain dengan membuka lowongan kerja para mantan AMT. Artinya jika tuntutan dari mantan AMT agar bisa bekerja kembali, maka tawaran PT GUN kami rasa adalah solusi yang terbaik, karena mereka menjadi mantan AMT pasti disebabkan oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh PT GUN. Dan memang sejak awal mereka tidak punya hubungan kerja dengan PT PPN, karena itu tidak ada kewajiban bagi PPN untuk memperkerjakan mereka, sekali lagi ini mengenai kepastian hukum” jelasnya.
Kita semua berada dalam negara hukum, SPPN mengharapkan semua pihak melandaskan semua pada hukum yang berlaku. Sekalipun hal ini dapat menjadi hal sensitif karena pada tahun-tahun ini merupakan tahun politik, namun kepatuhan pada hukum harus tetap dijunjung tinggi, bukan dengan “aksi ngotot” seperti itu dan aksi-aksi yang sebelumnya terjadi bahkan mencatut nama “Pertamina Patra Niaga” dalam Serikat mereka. (r/red)
Leave a comment