Jakarta, situsenergy.com
Sebanyak 53 Independent Power Producer (IPP) telah menyepakati pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Hal ini dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu (02/8). “Sebanyak 53 IPP sepakat tanda tangan, termasuk enam PLTS diantaranya. Ini terobosan yang besar, jadi sudah saya sampaikan kalau 10 MW atau kurang, mekanismenya pemilihan langsung saja biar cepat, di atas itu harus lelang atau lengkap,” katanya.
Menurut dia, kesepakatan itu semua berdasarkan hukum jual-beli atau tidak ada pemaksaan, sehingga tidak semua IPP setuju, dan boleh saja membatalkan.
Saat ini juga, ia mengemukakan sedang mengembangkan pembangkit tenaga arus laut. Fokus pemerintah untuk menghasilkan listrik yang terjangkau bagi masyarakat.
“Percuma ada listrik jika masyarakat tidak mampu membelinya, maka kami tekankan bahwa listrik dari pembangkit apapun harus yang terjangkau,” katanya.
Diinformasikannya bahwa kesepakatan dengan IPP mencapai sebanyak 64 pembangkit, namun 11 diantaranya tidak hadir untuk tanda tangan kesepakatan, atau tidak menyetujui kesepahaman.
Sejauh ini, belum dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang tidak disepakati kedua belah pihak.
Kementerian ESDM berencana akan membangun 64 pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan (EBT) tambahan dengan total kapasitas sekitar 400 megawatt (MW). “Ya kalo nggak sepakat, masa tanda tangan?” tutur Jonan.
Penandatanganan itu rencananya terdiri dari 64 permohonan (disepakati akhir 53) persetujuan harga pembelian tenaga listrik pembangkit EBT skala kecil seperti Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM), Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa (PLTBm), dan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBg) dengan kapasitas semua kurang dari 10 MW, serta PLTS.(ADI)
Leave a comment