Jakarta, situsenenergi.com
Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green merupakan langkah yang wajar karena mengikuti mekanisme pasar sebagaimana diatur pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan daya beli publik.
Menurut Sofyano, harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya memang tidak dapat dilepaskan dari dinamika harga energi global. Produk seperti Pertamax dan Pertamax Green mengikuti formula harga yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 Tahun 2022, sehingga pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, hingga biaya distribusi energi akan berpengaruh terhadap harga jual kepada konsumen.
“Penyesuaian harga Pertamax merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pasar yang berlaku. Apalagi saat ini kondisi geopolitik global masih mempengaruhi rantai pasok energi dan biaya pengadaan minyak mentah maupun BBM yang sebagian masih diimpor Indonesia,” ujar Sofyano.
Ia menjelaskan, ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia telah meningkatkan ketidakpastian pasokan energi serta memunculkan tambahan biaya dalam proses bisnis sektor migas, mulai dari hulu hingga hilir. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada struktur biaya yang harus ditanggung badan usaha penyedia BBM.
Meski demikian, Sofyano menilai pemerintah dan Pertamina masih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari harga Pertamax dan Pertamax Green yang saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian atau harga pasar yang sebenarnya.
“Jika mengacu sepenuhnya pada perkembangan pasar energi internasional, seharusnya harga bisa berada pada level yang lebih tinggi. Fakta bahwa harga saat ini masih berada di bawah harga keekonomian menunjukkan adanya upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi,” katanya.
Sofyano juga mengingatkan bahwa menjaga keberlanjutan sektor energi nasional merupakan hal yang penting. Menurutnya, apabila harga energi dalam jangka panjang tidak menyesuaikan kondisi pasar, maka akan muncul tekanan terhadap kesehatan keuangan badan usaha energi dan berpotensi menghambat investasi yang dibutuhkan untuk menjamin ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi dan kompensasi energi bagi kelompok yang berhak. BBM bersubsidi tidak mengalami penyesuaian harga sehingga perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.
“Komitmen pemerintah untuk menjaga akses energi bagi masyarakat tetap terlihat jelas. BBM subsidi masih tersedia sesuai peruntukannya dan tidak mengalami perubahan harga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sofyano menilai harga energi di Indonesia hingga saat ini masih relatif kompetitif dibandingkan dengan banyak negara lain. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Yang perlu dipahami publik adalah bahwa menjaga harga energi tetap terjangkau penting, tetapi menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional juga sama pentingnya. Keseimbangan kedua aspek inilah yang menjadi tantangan utama dalam kebijakan energi saat ini,” pungkas Sofyano. (Ers)
Leave a comment