Jakarta, situsenergy.com
Masalah perizinan dan kapan proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) dimulai menjadi salah satu tantangan perusahaan yang bergerak dalam industri padat modal, resiko dan teknologi tinggi ini.
“Kita sadar bahwa pemerintah telah berusaha untuk menyederhanakan perizinan tapi kenyataan di lapangan berbeda dengan yang regulasinya,” kata Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk Budi Rahardjo, Senin (16/4) di Jakarta.
Tantangan lainnya adalah blok-blok migas yang sudah habis masa kontraknya yang diserahkan kembali ke pemerintah. “Padahal kontrak yang kita tandatangani dengan perusahaan operator belum habis. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diserahkan ke pemerintah,” katanya. Contohnya blok Mahakam saat masih dikelola Total.
Selain mahakam, juga Vico yang akan berakhir kontraknya dan diserahkan pada pemerintah. “Kita tidak bisa complain,” katanya.
Budi mengutarakan, Elnusa dapat bertahan karena masih ada bisnis downstream.
Kontribusi downstream, lanjutnya, sangat membantu perusahaan. Pada tahun 2015, kontribusinya sekitar 33%. Pada tahun 2016 naik menjadi 44%. Sedang pada tahun 2017 naik lagi menjadi 50%. Sedangkan kontribusi di sektor upstream hanya 4%.
Oleh karena itu, lanjut Budi, pihak perusahaan melakukan berbagai terobosan. “Kita ada paket-paket total solusi,” kata Budi sembari menambahkan bahwa Elnusa saat ini memiliki satu kapal seismic yang dipergunakan di hulu migas. (Fyan)
Leave a comment