Percepat Transisi Energi, RI – Jepang Bentuk Satgas

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat membentuk Satuan Tugas (Task Force) untuk pelaksanaan Transisi Energi dan Infrastruktur, kerja sama Indonesia dan Jepang. Kesepakatan ini dilakukan saat pertemuan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda baru – baru ini.

Sebelumnya pada bulan Juli, Menko Airlangga dan Maeda sepakat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas sebagai guna mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya terutama di Kawasan Kalimantan.

Satuan Tugas yang disepakati memiliki struktur yang terdiri dari (1) Dewan Pengarah (steering committee) yang terdiri dari pengambil kebijakan setingkat Menteri, (2) kelompok ahli (expert group) yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC.

“Selain itu, Satuan Tugas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi,” kata Airlangga dalam pernyataannya dikutip Senin (25/09/2023).

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas beberapa sektor potensial meliputi pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara untuk menggantikan PLTU di Jawa, pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilizaton, and Storage (CCUS), blue urea serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang.

Menko Airlangga menyatakan telah menugaskan kementeriannya bersama JBIC dan METI untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu ini.

“Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam Task Force ini melalui Green Innovation Fund sebesar dua triliun yen setiap tahun atau sekitar 207 triliun rupiah per tahun. Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Selain menyepakati Satuan Tugas, Menko Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah kerangka Asia Zero Emmission Community (AZEC).

Skema JCM sendiri merupakan kerja sama antara Indonesia dan Jepang yang memungkinkan pihak swasta kedua negara untuk berpartisipasi dalam aksi penurunan emisi. Implementasi JCM juga memiliki kontribusi penting dalam perumusan kebijakan nilai ekonomi karbon nasional dan memberikan contoh nyata bagi sektor swasta sehingga lebih yakin untuk melakukan investasi pada teknologi rendah karbon secara mandiri.

“Dengan dukungan Jepang, sampai saat ini terdapat 54 proyek JCM dan lebih dari 115 studi kelayakan terkait upaya penurunan emisi di Indonesia,” kata dia.(SA/SL)