Jakarta, Situsenergi.com
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, selain akan menyebabkan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih besar, skema power wheeling juga akan membuat pendapatan PLN berkurang dan berdampak pada penerimaan negara berupa deviden, setoran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat PLN kehilangan pasar.
“Meski berhasil diterapkan di negara lain, saya menilai skema itu belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Saya melihat lebih banyak mudaratnya jika kebijakan ini diterapkan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Untuk itu ia meminta pemerintah dan DPR untuk menghapus skema power wheeling yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) karena skema itu meliberalisasi sektor kelistrikan yang justru bisa merugikan negara.
“Karena jika klausul tersebut diloloskan, ini sama dengan liberalisasi sektor kelistrikan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab listrik merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harusnya dikuasai oleh negara,” tukasnya.
Seoerti diketahui, skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Melalui skema itu, produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.
Selain itu, skema power wheeling juga membuat aset yang semestinya bisa dimaksimalkan oleh negara justru harus berbagi dengan swasta. Kondisi tersebut bisa memberatkan PLN sebagai operator.
PLN merupakan perusahaan pelat merah yang selama ini lini bisnis utamanya adalah penjualan listrik dari investasi pembangunan infrastruktur.
Menurut Syarief, dengan adanya skema power wheeling, infrastruktur yang dibangun oleh PLN yang memakai investasi internal maupun APBN malah justru dinikmati oleh swasta.
“PLN juga akan kehilangan pasarnya karena swasta bisa langsung menjual listriknya ke masyarakat,” kata Syarief.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa tantangan PLN saat ini adalah mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply. Namun jika skema power wheeling diterapkan, maka hal itu akan semakin memperlebar kelebihan pasokan.
“Tak hanya kehilangan pangsa pasar, dampak dari oversupply PLN harus membayar take or pay (TOP) dimana selama ini TOP disubsidi oleh pemerintah,” pungkasnya.(Ert/SL)
Leave a comment