Jakarta, Situsenergi.com
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamian Patra Niaga (PPN) Subholding Trading and Commercial Pertamina melakukan uji coba secara penuh pengaturan penjualan BBM bersubsidi jenis Solar agar tepat sasaran adalah inisiatif yang tepat.
Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, uji coba pengaturan penjualan Solar bersubsidi oleh Pertamina memang seyogyanya dilakukan.
Pasalnya, selain untuk menguji keandalan sistem, hal ini juga untuk memastikan keandalan pelayanan.
“Jangan sampai nanti malah mengganggu pelayanan ketika betul-betul diterapkan, keandalan sistem harus betul-betul diuji untuk mendukung pelayanan pengisian BBM masyarakat,” kata Tulus seperti dikutip di Jakarta, Jumat (02/12/2022).
“Upaya pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi tidak bisa ditawar lagi, karena hal itu rasional dan wajib dilakukan. Dan ini akan mendeteksi siapa sesungguhnya pengguna solar bersubsidi,” sambungnya.
Terpisah, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Saleh Abdurrahman mengungkapkan bahwa langkah Pertamina yang bakal memperluas cakupan serta peningkatan kualitas uji coba sangat baik demi memastikan sistem baru tersebut bisa diaplikasikan, baik oleh petugas di lapangan maupun masyarakat.
“Kami optimistis uji coba bisa berjalan lancar. Kami support Pertamina dan sudah ada contoh di beberapa daerah sebelumnya berjalan baik,” kata Saleh.
Sebelumnya, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menyambut positif inisiatif Pertamina yang mulai penggunaan QR Code dalam pendistribusian Solar bersubsidi. Melalui penerapan ini diharapkan terlihat perubahan pola distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran.
“Langkah ini cukup positif, sebagai lanjutan dari arah kebijakan subsidi yang akan lebih tepat sasaran ke depan dari pemerintah,” katanya.
Dengan kebijakan ini, lanjut Josua, Pertamina jadi motor perubahan pemberian subsidi secara perlahan yang tidak lagi diberikan kepada nilai barang, namun diarahkan kepada penerima yang sudah terseleksi.
“Dengan demikian, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah,” jelas dia.
Kebijakan Pertamina melalui PPN ini untuk memastikan keandalan sistem jika memang mekanisme penggunaan QR Code nanti diterapkan secara nasional.
PPN sendiri mulai uji coba penerapan Subsidi Tepat secara menyeluruh/full cycle untuk produk Solar Subsidi per Kamis, 1 Desember 2022. Uji coba akan diterapkan di 11 Kota/Kabupaten antara lain Kab. Pandeglang, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Jepara, Kab. Cilacap, Kab. Wonogiri, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Lumajang, Kota Banjarmasin, dan Kota Payakumbuh.
Uji coba penerapan Subsidi Tepat dilakukan untuk melihat kesiapan infrastruktur digital serta kesiapan pengawas dan operator SPBU dalam mengimplementasikan mekanisme full cycle Subsidi Tepat. Uji coba penerapan Subsidi Tepat secara menyeluruh adalah penerapan Scan QR untuk transaksi Solar subsidi.
Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code/sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, akan dilayani pembelian Solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni (1) Roda 4 Pribadi maks. 60 liter/hari (2) Roda 4 Angkutan Barang & Umum maks. 80 liter/hari (3) Roda 6 Angkutan Barang & Umum maks. 200 liter/hari.
Sedangkan masyarakat yang belum memiliki QR Code/belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian Solar subsidi namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 40 liter/hari. QR Code juga tidak wajib menggunakan handphone atau gadget, QR Code dapat di print dan dibawa ke SPBU. PPN juga menyediakan bantuan pendaftaran yang tersebar di SPBU yang berada di wilayah uji coba agar masyarakat mudah untuk melakukan pendaftaran.(SE)
Leave a comment