Anggota DPR : Bisa Saja Kenaikan BBM Ditanggulangi Dari Surplus Profit Komoditas 2022

Jakarta, Situsenergi.com

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta Pemerintah untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Hal ini karena beban APBN untuk subsidi BBM sangat berat.

“Sebelum memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM, Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait dampak inflasi, dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi, maupun daya beli masyarakat,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/8/2022).

Namun menurut dia, bisa saja kenaikan BBM ditanggulangi dari kelebihan atau surplus profit hasil komoditas 2022 dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada BBM.

“Secara struktural, perubahan atas pola pemberian subsidi BBM harus dilakukan dan tidak bisa lagi subsidi produk. Harus subsidi kepada mereka yang berhak menerimanya,” imbuhnya.

Dia juga mendorong Pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

“Perpres itu juga mengatur jenis kendaraan apa saja yang dapat dan boleh menggunakan BBM bersubsidi,” ujar Eddy Soeparno.

Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, katanya, harus ketat dan BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat yang benar-benar berhak.

“Jadi, beberapa hal yang secara simultan bisa dilakukan untuk mengurangi subsidi yang sudah sangat besar dan sangat memberatkan APBN,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perubahan harga BBM Pertalite akan diputuskan secara hati-hati. Hal ini bertujuan agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Jokowi, skema perubahan harga Pertalite menyangkut hajat hidup banyak masyarakat sehingga akan dikalkulasi dan diputuskan dengan sangat hati-hati.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

“Pemerintah juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga Pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.(Ert/SL)