Jakarta, Situsenergi.com
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria mengatakan, Pemerintah sebaiknya menghapus saja BBM Pertalite RON 90 dan menggantinya dengan Pertamax RON 92, selanjutnya ditetapkan sebagai BBM Bersubsidi. Pasalnya, besaran subsidi Pertamax92 tidak akan sebesar subsidi terhadap Pertalite.
“Harga keekonomian Pertalite RON 90 saat ini Rp 17.200/liter, sedangkan harga jual ecerannya hanya Rp 7.650/liter. Akibatnya Pemerintah harus membayar subsidi sebesar Rp 9.550/liter Pertalite,” kata Sofyano di Jakarta, Sabtu (09/7/2022).
Padahal, kata dia, jika Pertalite dihapus dan diganti dengan Pertamax92 maka beban subsidi yang harus ditanggung Pemerintah hanya sebesar Rp 5.400 per liter. Angka tersebut didapat dari selisih harga keekonomian Pertamax RON 92 sebesar Rp 17.900/liter, dengan harga jual eceran Pertamax92 Non Subsidi saat ini sebesar Rp 12.500/liter.
“Dengan demikian, jika Pemerintah mengalihkan subsidi Pertalite ke Pertamax RON 92, maka Negara hanya mensubsidi sebesar Rp 5.400/liter, sementara subsidi untuk Pertalite mencapai Rp 9.550/liter,” jelasnya.
“Jumlah subsidi yang akan dikeluarkan Pemerintah untuk mensubsidi Pertalite sangat besar atau hampir dua kali lipat jika subsidi tersebut dialihkan ke Pertamax92,” sambungnya.
Lebih jauh Sofyano mengatakan, Pemerintah bisa juga menurunkan harga jual Pertamax 92 misalnya menjadi Rp 11.500/liter dan ini berarti Pemerintah hanya mensubsidi Sebesar Rp 6.400/liter yang tentu saja masih jauh lebih hemat ketimbang Pemerintah Mensubsidi Pertalite saat ini yang sebesar Rp 9.550/liter.
“Yang tak kalah penting dari penghapusan Pertalite90 dan menggantinya dengan mensubsidi Pertamax92 adalah bahwa dari segi kualitas dan untuk lingkungan, BBM Pertamax92 jelas lebih baik dari Pertalite90,” tukasnya.
Menurutnya, jika negara mensubsidi Pertamax92 dan pemakaian Pertamax (kuota per tahun) adalah sebesar 23 juta KL, atau sama dengan kuota Pertalite untuk tahun 2022, maka secara nominal subsidi Pertamax adalah sekitar Rp 124 triliun. Sedangkan subsidi Pertalite untuk kuota sebanyak 23 juta KL adalah Rp 219,65 triliun.
“Ini belum termasuk jika nanti terjadi kebocoran (jebol) yang bisa mencapai 3.7 juta KL karena diperkirakan Pertalite akan jebol menjadi sekitar 26,7 juta KL,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sofyano juga menghimbau kepada Pemerintah agar merevisi aturan pengawasan pengendalian kuota BBM subsidi/kompensasi tahun 2022. Karena tanpa itu maka Pemerintah akan sulit menghindar dari kebocoran atas kuota yang telah ditetapkan.
“Yang menjadi pertanyaan, jika terjadi kebocoran atau sampai kuota yang ditetapkan jebol, maka pihak-pihak mana saja yang diuntungkan? Ini perlu diantisipasi pemerintah dengan memperketat pengawasan,” pungkasnya.(SL)
Leave a comment