Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah bakal membentuk holding dan subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Rencana ini sebagai bagian dari upaya transformasi PLN demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya di masa mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/1/2022). Dijelaskan Erick bahwa ada dua subholding yang akan dibentuk yaitu subholding ritel yang akan difokuskan pada aspek pelayanan kepada konsumennya atau ke sisi pemasarannya. Kedua adalah subholding power yang akan fokus pada pembangkit baik itu fosil ataupun non fosil.
“Sekarang kita sedang melakukan benchmarking dengan perusahaan besar dari Italia, Prancis, Malaysia dan Korea. Dari benckmariking itu, konfirm bahwa kita harus melakukan transformasi (di tubuh PLN),” tutur Erick.
Dijelaskan bahwa dalam proses pembentukan holding subholding ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu PLN perlu melakukan corporate action demi memenuhi pembiayaan tersebut seperti yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Untuk itu PLN perlu melakukan transisi besar besaran, maka subholding harus cari alternatif pendanaan lain apakah itu corporate action tapi tidak berarti menjual aset negara,” pungkas dia.
Sementara itu Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa rencana pemerintah ini sama sekali bukan untuk melakukan liberalisasi PLN sebagai perusahaan BUMN. Namun justru dengan melakukan holding subholding ini sebagai bagian transformasi PLN yang selama ini sudah dilakukan.
“Transformasi PLN ini bukan dari proses liberalisasi sektor kelistrikan, kami ingin ulangi bahwa bukan proses liberalisasi. Tapi di tengah tantangan PLN, kita harus mengubah dari organisasi yang lambat dari yang kompleks menjadi organisasi yang lincah dan dinamis agar tantangan itu menjadi batu loncatan,” pungkas Darmawan. (DIN/rif)
Leave a comment