Jakarta, Situsenergi.com
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan tugas khusus kepada Hartanto Wibowo, yang merupakan Direktur Energi Primer PLN yang baru, untuk melakukan pembelian batu bara keperluan pembangkit listrik, dengan kontrak pembelian jangka panjang.
Hal itu disampaikan oleh Erick dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN yang memutuskan mengangkat Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer menggantikan Rudy Hendra Prastowo yang diberhentikan dengan hormat, Kamis (6/1/2022).
Menurut Erick, arahan untuk pembelian batu bara kebutuhan pembangkit jangka panjang sebenarnya sudah disampaikan pada Januari 2021 lalu, dimana saat itu PLN juga mengalami krisis energi primer akibat fenomena La Nina.
“Beberapa hal yang sebenarnya sudah saya meetingkan juga pada Januari (2021) lalu adalah bagaimana pembelian batu bara ini bisa jangka panjang. Karena kita sudah ada sistem DMO. Kan harganya sudah di patok. Jadi kan tidak perlu ada yang ditakuti,” ungkap Erick.
Pemangku kebijakan di PLN, kata Erick, tidak perlu takut mengambil kebijakan pembelian batu bara jangka panjang, sebab hal itu memang sudah menjadi notulensi rapat ketika itu, dan diketahui pula oleh Kejaksaan serta BPKP.
“Apalagi pada rapat sudah ada pendampingan dari pihak kejaksaan dan ketua BPKP langsung bersama saya. Sudah ada notulennya bahwa ini adalah arahan yang harus dilakukan,” tegasnya.
Erick juga meminta agar pemangku kebijakan di PLN tidak perlu takut dengan kebijakan harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, sebab harganya bisa disesuaikan ketika memang harga keekonomian batu bara lebih rendah dari harga DMO USD70 per ton.
“Walaupun harganya lebih murah dari DMO. Di dalam catatan itu boleh dinegosiasi ulang sesuai harga pasar. Kan kalau harganya lebih mahal dari DMO, harga DMO (yang berlaku). Cuman bagaimana kalau harganya lebih murah dari DMO? masa pakai harga DMO. Nah karena itu kita memakai fleksibilitas harganya bisa lebih murah. Tapi kok kontraknya panjang, tapi harga pertahunnya bisa di review. Yang jadi masalah kan kalau ada kick back, itu yang jadi masalah. Kalau ini semua dilakukan secara transparan, kenapa tidak.,” ungkapnya.
Maka itu, Erik menyebut kondisi krisis batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik yang terjadi saat ini, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemangku kebijakan di PLN taat terhadap rekomendasi dan arahan pada rapat Januari 2021 lalu.
“Itulah yang nanti sejak awal kita mesti ada planning jangka panjang. Tidak bisa tadi dalam situasi ini kita selaku terkaget-kaget dan saya sudah meetingkan Januari 2021, masa tiap tahun terulang. Ini yang tentu menjadi perhatian buat saya, kenapa itu saya hari ini mengambil tindakan tegas memberhentikan dan mengangkat salah satu direktur PLN,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment