Jakarta, Situsenergi.com
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyebut, insiden kebakaran yang terjadi beberapa kali terhadap fasilitas tangki pada kilang Pertamina, memiliki hubungan erat dengan 5 hal berikut, salah satunya yakni kelangkaan BBM di sejumlah wilayah.
Defiyan mengakui, ada ketidakwajaran atas kebakaran tangki pada kilang milik Pertamina yang terjadi berulang kali dan selalu terjadi ditengah hujan.
“Hal yang paling tidak logis-rasional adalah indikasi awal adanya hubungan pernyataan BMKG yang konsisten menyampaikan, bahwa soal kilang terbakar bukan disebabkan oleh petir,” ujar Defiyan dalam keterangannya, Selasa (16/11/2021).
Hal pertama yang menjadi catatan, kata Defiyan yaitu soal restrukturisasi BUMN, khususnya holding-sub holding Pertamina yang salah kebijakan dan tidak komprehensif.
“Kebijakan ini terkesan memaksakan kehendak atau semau gue Menteri BUMN Eric Tohir,” ujar Defiyan.
Indikasi ini, kata dia, mulai tampak dengan semakin tidak efektif dan efisiennya operasional BUMN, masing-masing yang dahulu terintegrasi mulai berjalan sendiri-sendiri dan cenderung melakukan mark up kinerja, terutama dalam aspek laporan keuangan.
Hal kedua, kata dia, yakni semakin berulang permasalahan terhadap peristiwa atau insiden pada BUMN, terkait pengelolaan yang tidak profesional dan antisipatif.
“Contoh kasus pada terjadinya berulang kali kebakaran kilang milik Pertamina diwaktu musim hujan untuk mengambil kamuflase petirnya,” kata Defiyan.
Hal ketiga, lanjut Defiyan, yaitu telah mulai terjadi kelangkaan BBM jenis solar yang sebagian juga masih ada kaitannya dengan kebijakan impor dan bauran energi melalui proses produksi FAME/B30 oleh Kementerian ESDM yang tidak berjalan dengan lancar.
“Keempat, adanya informasi yang perlu konfirmasi kepada pihak terkait, dalam hal ini jajaran BUMN Pertamina atas kebenaran terhentinya kapal tanker LPG yang mengangkut bahan baku untuk Elpiji sekitar 46.000 Metrik Ton (MT) per kapal, yaitu terdiri dari komponen utama propana (C3H8) dan butana (C4H10) ditengah laut perairan luar negeri.
“Ini akan berpotensi terjadinya masalah kelangkaan elpiji di dalam negeri untuk hajat hidup orang banyak,” tutur Defiyan.
Kelima atau terakhir, tegas Defiyan, kunci dari permasalahan “huru-hara” kinerja BUMN ini, disebabkan oleh kebijakan seleksi dan rekrutmen pimpinan BUMN yang tidak berdasarkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas personal yang kuat, lebih cenderung ke arah nepotisme
“Semoga Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius dan penuh pada permasalahan ini,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment