Jakarta, Situsenergi.com
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Informatif untuk kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kepada Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial yang mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif secara daring di Jakarta, Selasa.
“Terima kasih atas peran bersama untuk terus mencapai keterbukaan informasi di Kementerian ESDM, kami akan terus berupaya memberikan layanan informasi terbaik melalui berbagai kanal, khususnya di era digital saat ini,” ujar Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial.
Menurut dia, Kementerian ESDM senantiasa mengerahkan upaya terbaik dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi guna mengelola, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi publik dengan baik dan tepat sasaran
Disebutkan, seluruh proses dan kinerja sektor ESDM disajikan di berbagai kanal informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti website, media sosial, kanal pengajuan permohonan informasi melalui website PPID Online, contact center ESDM 136 dan ruang pelayanan informasi di setiap unit kerja Kementerian ESDM.
“Kolaborasi dengan berbagai institusi juga terus dilakukan agar kebutuhan informasi dan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi komitmen kami agar kebutuhan informasi dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Ego juga mengatakan, bahwa saat ini informasi sektor ESDM telah berada dalam genggaman tangan dengan adanya aplikasi PPID Online dan aplikasi PPID Mobile berbasis Android.
“Mengingat luasnya ruang lingkup sektor energi dan sumber daya mineral, kegiatan pelayanan informasi diperkuat lebih dari 80 orang pelaksana, yang tersebar di seluruh unit kerja Kementerian ESDM dan bekerja dalam satu platform aplikasi yang sama agar pelayanan informasi semakin mudah dan cepat,” paparnya.
Sementara itu Ketua KIP Gede Narayana mengatakan keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami perubahan mengarah ke arah perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dari tujuan yang diamanatkan UU K.
“Karena terdapat kenaikan jumlah badan publik informatif dan menuju informatif serta penurunan jumlah badan publik cukup informatif, tidak informatif dan kurang informatif dari 2020,” ujarnya.
Hasil penganugerahan ini, lanjut dia, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antarbadan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi publik di Tanah Air.
“Kata kuncinya adalah pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu badan publik. Dan, yang utama adalah KIP memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gede.
“Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh KIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan pKIPublik,” tambahnya.(Ert/rif)
Leave a comment