Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah harus melakukan gerak cepat dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) apabila ingin segera mewujudkan penghematan devisa negara. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dapat menghambatnya, pemerintah harus menyusun rencana strategis dan terobosan solusi atas persoalan yang muncul. Terlebih saat ini Holding industri baterai baru saja terbentuk sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengurai persoalan-persoalan yang muncul sejak awal.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Kepala BPPT) Hammam Riza dalam acara Energy Corner bertema “Mobil Listrik di Hilir EBT, Senin (24/5/2021). Menurut Hammam persoalan dari hulu ke hilir harus bisa dituntaskan demi kesuksesan program KBLBB. Dengan begitu cita-cita menghemat devisa hingga USD1,8 miliar dan penurunan emisi 11,1 juta ton CO2 di tahun 2030 bisa tercapai.
Hammam menyebutkan ada dua tantangan utama yang harus dipecahkan pemerintah melalui industri holding baterai, Indonesia Battery Corporation (IBC). Pertama adalah persoalan program alih teknologi. Menurutnya dalam mendirikan perusahaan baterai terbesar saat ini membutuhkan SDM unggul dan teknologi yang rumit. Sehingga diperlukan peran serta dari ilmuwan ataupun teknologi dari negara maju.
Namun dalam perjalanannya, pemerintah harus memiliki guideline baku bahwa proses transfer teknologi tersebut harus bisa berjalan. Dengan begitu pekerjaan-pekerjaan rumit dan penguasaan teknologi bisa dilakukan oleh pekerja dalam negeri.
“Penguasaan teknologi baterai harus libatkan industri agar bisa memenuhi kebutuhan. Kami juga usulkan porsi pengembangan itu dapat nilai TKDN lebih tinggi, kita ingin bisa jadi 20 persen dari 15 persen sehingga ada insentif bagi seluruh proses pengembangan,” kata Hammam.
Selanjutnya persoalan di hilir yaitu keharusan pemerintah dan stakeholder terkait untuk bisa menyediakan pengisian ulang baterai seperti SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) dengan sistem fast charging. Sementara ini, kata Hammam, pengisian baterai baru bisa dilakukan secara penuh dengan rentang waktu 3-4 jam. Jika tidak ada inovasi dengan menghadirkan sistem charging yang lebih cepat, hal itu akan berpengaruh minat masyarakat pada produk mobil atau motor listrik.
“Di hilir bagaimana charging bisa cepat sementara sekarang ini teknologinya baru 3-4 jam. Artinya fast charging system belum selesai. Fast charging jadi tantangan yang harus dijawab,” ujarnya.
Sementara itu Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menambahkan bahwa tantangan lain yang juga harus dipenuhi oleh penyelenggara kendaraan listrik adalah dari sisi harga jual produk kendaraan listrik. Demi menggaet minat beli masyarakat, harga jual produk kendaraan listrik harus kompetitif. Selain itu suku cadang terutama baterai juga harus dipastikan tersedia dengan harga yang terjangkau.
“Infrastruktur seperti SPKLU harus diperbanyak, sekarang kan sudah banyak SPBU, nah itu tinggal ditambah SPKLU saja. Lalu jaringan bengkel juga harus banyak,” kata Djoko Siswanto. (DIN/RIF)
Leave a comment