Pertamina-Pemkab Tertibkan Harga BBM yang Melambung di Lembata

Jakarta, Situsenergy.com

Pertamina memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Karenanya  harga jual BBM untuk masyarakat di pengecer BBM seharusnya tidak perlu melambung.

“Pertamina mengimbau agar masyarakat membeli BBM dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, karena Pertamina tetap akan terus menjamin ketersedian BBM bagi masyarakat Pulau Lembata, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kesulitan memperoleh BBM di SPBU,” kata Unit Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Region Jatimbalinus, Deden Idhani

Guna mendukung pengembangan pelayanan penyaluran dan distribusi energi yang dilakukan oleh Pertamina, masyarakat juga dapat berpartisipasi apabila menemukan kendala dalam memperoleh BBM di SPBU Pertamina di wilayahnya agar langsung menghubungi Pertamina Call Center 135.

Sebelumnya, beredar informasi  di masyarakat bahwa ada harga yang melambung tinggi di pengecer BBM akibat antrian yang terjadi di sejumlah SPBU di Kab. Lembata yang membuat masyarakat khawatir kesulitan mendapatkan BBM perlu diluruskan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Deden,  pengiriman BBM ke Pulau Lembata menuju tiga SPBU dan satu Agen Minyak Tanah sudah rutin seperti sedia kala saat sebelum terjadi bencana, dan SPBU serta Agen Minyak Tanah sudah beroperasi normal dalam melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Deden menambahkan, dengan jumlah rata-rata penyaluran setiap harinya sebanyak 30 Kilo Liter (KL). Jumlah total penyaluran multi produk (Premium, Pertalite, Biosolar, Dexlite dan Minyak Tanah) ini sudah kembali normal sama seperti saat belum terjadi bencana.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka menyampaikan bahwa jika ketersediaan stok produk BBM di SPBU cukup dan layanan sudah kembali normal maka harga jual BBM untuk masyarakat di pengecer BBM seharusnya tidak perlu melambung.

“Perlunya peran aktif lintas instansi dalam memperhatikan harga eceran BBM di lembaga penyalur yang tidak resmi (selain Pertamina), SKPD terkait dan Aparat Penegak Hukum perlu ikut turun langsung untuk menertibkan harga eceran BBM di masyarakat,” ujar Isyak. (ert/Rif)