Jakarta, situsenergy.com
Pertamina telah menghentikan kerjasama pengembangan green refinery dengan ENI. Boleh jadi penghentian ini dampak kebijakan Uni Eropa tentang Crude Palm Oil (CPO) Indonesia.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan, pihak ENI mendapatkan teguran dari pemerintah Italia karena melakukan kerja sama dengan Pertamina yang melibatkan pengguna CPO Indonesia.
Disela kesibaukannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (29/1), Nicke lebih jauh mengatakan, pertama kerjasama Pertamina-ENI terkait mitigasi teknis.
“Awalnya kerja sama dengan ENI untuk mitigasi teknis. Tapi ada penolakan CPO di Eropa karena harus terapkan sertifikasi internasional ENI jadi maju mundur. Jadi, nggak jadi co-processing di fasilitas ENI di Milan,” kata Nicke.
Semula percobaan penggunaan CPO menjadi green diesel dilakukan di kilang milik ENI di Italia. Hanya saja aksi itu ditentang langsung oleh pemerintah Italia. Kemudian CPO Indonesia harus mendapatkan sertifikasi khusus agar bisa masuk ke Eropa.
Salah satu sertifikat penting yang biasanya harus dimiliki badan usaha yang penggunaan kelapa sawit untuk green refinery adalah CPO yang digunakan harus memperoleh International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).
Namun, karena teguran dari pemerintah Italia kemudian direspons dengan mengubah rencana lokasi pengujian. Menurut Nicke, ENI akhirnya sepakat untuk langsung dilakukan pembangunan fasilitas pengolahan CPO menjadi green diesel di wilayah kilang Plaju di Sumatera Selatan.
“Jadi langsung bangun di Plaju. Tapi ENI dapat teguran dari pemerintahnya (Italia), walaupun investasi di indonesia tapi tetap dilawan juga. Padahal logikanya kebun di indonesia jadi aspek lingkungan kita yang kena, diproses dan digunakan di indonesia, tapi ENI tetapkan itu jadi putus dengan ENI,” pungkasnya.(Mul/rif)
Leave a comment