Presiden Diminta Tegas Soal Penurunan Harga Gas

Jakarta, situsenergy.com

Pengamat ekonomi energi Marwan Batubara meminta agar Presiden memberikan persetujuan dalam hal penggantian harga gas industri.

“Harga gas industri bisa saja turun jika Presiden memberikan perintah untuk turun, jangan hanya imbauan atau keluhan saja,” kata Marwan Batubara di Jakarta, Rabu (8/1/2020)

Menurut Direktur Studi Sumberdaya Indonesia, Marwan, tidak semua gas dipukul rata dalam hal pemotongan tarif, sebab tidak semua kebutuhan sama.

Selain itu, industri penyedia jaringan gas juga harus dijaga agar berhasil agar tetap memberikan keuntungan. Marwan memberikan saran, pemangkasan biaya dari pemerintah merupakan pilihan yang baik untuk keperluan atau harga gas industri.

Terpisah, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai infrastruktur jaringan menjadi salah satu penyebabnya. “Saya kira Indonesia masih belum memiliki jaringan pipa gas yang memadai dengan kebutuhan yang ada, sehingga hal ini membuat industri gas masih mahal,” kata Fahmy di Jakarta, Rabu.

Wilayah Indonesia tergolong luas, dan industri gas tidak mungkin menggunakan transportasi darat, harus menggunakan pipa gas. Sementara perusahaan yang berinvestasi dalam jaringan gas hanya milik BUMN, hal itu yang membuat jaringan pipa gas untuk industri masih terbatas.

Sementara Pertagas yang bersinergi dengan PGN yang memiliki pipa gas juga mengambil margin dari asetnya, hal itu juga menambah harga menjadi tinggi.

Jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Vietnam, gas Indonesia tergolong masih kompetitif dengan harga, belum melihat sumber pasokan gas di Indonesia yang masih melimpah dibandingkan negara lain, dibutuhkan gas industri masih dapat ditingkatkan lagi harganya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan tiga hal untuk menuntaskan masalah harga gas untuk industri, salah satunya penghilangan porsi gas pemerintah.

“Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah 2,2 US dolar per MMBTU, meminta jatah pemerintah ini mengatasi atau dihilangkan, ini bisa lebih murah,” kata Presiden dalam membuka rapat terbatas bertopik “Membagikan Gas untuk Industri” di Kantor Presiden, Jakarta .

Menurut Presiden, upaya itu harus dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penyesuaian jatah itu adalah bagian dari pemerintah yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika jatah gas disesuaikan, maka harganya bisa turun dari sekitar 8-9 dolar AS per MMBTU.

Hal kedua yaitu “Kewajiban Pasar Domestik” (DMO) untuk gas yang diberlakukan dan dapat diberikan kepada industri.

Lalu opsi tiga yang dikeluarkan Presiden mengeluarkan gas penting untuk industri.

Presiden menyatakan kekecewaannya karena sejak 2016, membahas harga gas untuk industri yang mahal tidak harus tuntas. (Adi)