Oleh : Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia
Ada yang tidak mau diganggu impornya, baik minyak maupun LPG. Ini yang mau saya ganggu,” kata Presiden dalam sambutannya saat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 di Hotel Rafless, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Begitulah pak Jokowi kembali mengulang kegusarannya tentang defisit Migas yang menyumbang angka defisit besar terhadap defisit neraca perdagangan secara nasional, dan tentu berdampak pada penggunaan mata uang asing oleh Pertamina untuk membayar impor minyak setiap harinya. Impor BBM kita secara nasional memamg luar biasa besarnya, kurang lebih setengah kebutuhan nasional dicukupi dari impor. Angka impor produk minyak dan BBM PT Pertamina (Persero) membengkak sepanjang 2018 lalu. Berdasar laporan keuangan perseroan, diketahui impor minyak dan bbm bisa mencapai US$ 15,04 miliar atau setara Rp 213 triliun. Rinciannya adalah; impor produk minyak lainnya US$ 9,23 miliar, impor bensin premium US$ 4,43 miliar, dan impor solar US$ 1,38 miliar.
Kegusaran Presiden Jokowi tentu beralasan, karena ini angka yang sangat besar. Hanya kegusaran Presiden tersebut baru berujung pada teriakan gigit dan ganggu mafia migas. Benarkah mafia migas ada? Kalau ada, siapa mereka? Dimana mereka? Ataukah mafia migas ini hantu tak berwujud nyata?Presiden Jokowi mestinya tidak hanya sebatas mengeluarkan ancaman gigit atau ganggu mafia migas. *Mestinya Presiden perintahkan penegak hukum untuk tangkap dan adili mafia migas tersebut.Sehingga Presiden tidak terkesan tak kuasa melawan Mafia migas.
Terkait dengan defisit, tampaknya juga Presiden terkesan mengecilkan masalah hanya pada mafia. Seolah karena mafialah kita impor minyak besar-besaran, padahal kalaupun mafia migas ada, mereka bukan penyebab impor tapi mereka penikmat dan pemburu rente di kegiatan impor minyak Pertamina. Kalaupun mafianya ada dalam tataran kebijakan, artinya mafia itu bagian dari pemerintah. Disitulah mereka bekerja, mungkin saja kong kalikong dengan orang dalam Pertamina dan mungkin juga tidak. Jika mafianya dari luar mereka bisa membentuk kartel diluar untuk mengatur siapa pemenang tender impor BBM.
Menyelesaikan masalah defisit tidak cukup hanya bicara tentang mafia migas. Upaya ini akan sia-sia apalagi hanya sebatas kata-kata atau retorika belaka. Impor migas ini terjadi karena ada defisit kebutuhan dengan produksi nasional. Maka solusinya adalah menggunakan seluruh sumber energi yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan nasional. Maka itu menjadi sangat penting menyediakan sumber energi alternatif untuk konsumsi masyarakat. Misalnya gas alam untuk rumah tangga mengganti LPG yang masih impor cukup besar dengan menugaskan BUMN Gas PGN dan Pertagas, menyediakan SPG untuk kendaraan mobil, bio energi ethanol dan bio solar serta energi terbarukan lainnya untuk memenuhi kebutuhan energi dan mengurangi konsumsi impor BBM. Ini yang harus dilakukan. Tidak cukup juga hanya membangun kilang minyak, karena membangun kilang minyak tanpa substitusi energi, kita hanya akan mengubah impor BBM produk ke Minyak Mentah. Artinya sama saja impor.
Gagasan yang terlontar dalam acara Pertamina Forum Energy untuk membangun Bio Revinery untuk produksi Bio Energi adalah salah satu cara efektif menurunkan impor, karena kita memiliki bahan baku yang cukup untuk bio energi atau bio solar. Demikian juga bio energi lainnya yang bisa bersumber dari Sorgum untuk bio ethanol. Ada banyak cara, yang penting keseriusan pemerintah melakukannya dan tidak sebatas teriak teriak mafia migas.
Kembali ke soal mafia migas, Pak Presiden, mafianya ada dimana? Di Pertaminakah? Orang dalam Pertaminakah? Atau orang luar? Kasihan juga pekerja Pertamina jika opini kemudian menjurus bahwa mafianya adalah orang dalam Pertamina. Maka itu kami bertanya, Pak Jokowi, kapan mafia migas akan diproses hukum? Karena sejak 2014 kita sibuk bicara soal mafia migas ini dan Saya adalah orang yang buka isu ini saat kampanye Pilpres 2014 demi mendukung langkah politik Bapak. Segeralah penjarakan mereka jika memang ada…![•]
Leave a comment