Jakarta, Situsenergy.com
Pelaku usaha mengancam tidak akan membayar gas apabila PT Perusahaan Gas Negara Tbk [PGAS] tetap akan menaikkan tarif gasnya per Oktober 2019 nanti. Pasalnya kenaikan tarif dinilai memberatkan dunia industri lantaran harga gas sudah cukup mahal.
Achmad Widjaja selaku Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, menegaskan bahwa Kadin menolak rencana kenaikan harga gas tersebut. Dia mengatakan, jika rencana PGAS tersebut tetap berlanjut, maka harga gas bisa naik menjadi sekitar USD12 per MMBTU atau 12 persen – 15 persen lebih tinggi dari harga saat ini sebesar USD9 per MMBTU – USD10 per MMBTU.
“Ya itu, kalau nanti harga dinaikan, kami tidak akan bayar. Kami akan sepakat. (Sebab) rata-rata harga di industri sebetulnya sudah USD10 per MMBTU. Kalau itu jalan (rencana kenaikan), bisa jadi USD12 per MMBTU,” ujar Achmad di Jakarta, Kamis (26/9).
Sementara itu Darmawan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, menyoroti ketersediaan gas bumi sebagai salah satu komponen terbesar dari proses produksi industri, baik itu sebagai bahan baku maupun energi. Pasalnya, harga gas bumi di Indonesia dinilai masih relatif lebih mahal untuk menopang daya saing industri nasional. Gas sangat berperan dalam pengoperasian sektor industri karena biaya gas bumi memberikan kontribusi 20 persen – 30 persen ke biaya produksi, sehingga penetapan harga gas bumi ikut berpengaruh pada keberlanjutan industri.
“Para pelaku usaha menanyakan kembali bagaimana sesungguhnya komitmen kebijaksanaan dan keberpihakan pemerintah dalam menetapkan harga gas yang sampai saat ini belum ada kepastian. Padahal, apabila pasokan gas dalam negeri berdaya saing maka sektor industri manufaktur diharapkan akan tumbuh 6 persen – 7 persen,” kata Jhonny. (DIN)
Leave a comment