PGN Bakal Kejar Target Pembangunan Jargas Sebesar 4,1 Juta SR Hingga 2025

Jakarta, Situsenergy.com

PT Perusahaan Gas Negara Tbk [PGAS] menargetkan dapat membangun jaringan gas (jargas) untuk sambungan rumah tangga (SR) hingga 2025 sebanyak 4,7 juta SR. Sampai dengan tahun 2019 ini PGAS sudah mampu membangun 564.445 SR.

Direktur Utama PGAS, Gigih Prakoso, mengatakan untuk tahun 2020-2021 pihaknya mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun jargas bagi rumah tangga 500.000 SR dengan didukung APBN. Sementara untuk PGAS sendiri juga akan membangun jargas dengan memanfaatkan dana mandiri sebanyak 500.000 SR juga. Terkait pendanaan internal yang akan digunakan untuk membangun jargas itu, Gigih belum dapat mengungkapkannya.

“Untuk bangun jargas kita ada dua skema pembiayaan, pertama tetap gunakan APBN. 2020 ada sebanyak 293.000 SR. Kemudian ada pembiayaan sendiri 500.000 SR startnya 2020. Lalu ada juga pola KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha),” kata Gigih dalam acara Ngobrol Pagi (Ngopi) di Kementerian BUMN, Kamis (8/8).

Lebih lanjut, untuk dapat membangun jargas sesuai target, diakui Gigih tidak mudah. Sebab banyaknya pulau di Indonesia dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, menjadikan pembangunan jargas sulit diimplementasikan.

Untuk itu ada dua strategi yang akan dilakukan PGAS untuk mengatasinya. Yang pertama adalah menyambungkan jargas yang terbentang dari ladang gas Arun, Aceh hingga ke Jawa Timur. Saat ini tinggal beberapa titik yang belum dapat disambungkan jargasnya.

“Untuk jargas arun sampai Jawa Timur itu yang sudah kita selesaikan hampir 80 persen, dan masih ada 20 persen yang harus kita konekkan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat yaitu dari Semarang ke Cirebon,” ulasnya.

Strategi yang kedua adalah dengan membangun big storage untuk menampung LNG khususnya di kawasan Indonesia Timur. LNG diperlukan di daerah ini karena kondisi geografis yang sulit. Nantinya setelah dibangun tempat penyimpanan utama LNG, berikutnya PGAS akan membangun jaringan di sekitar kawasan penampungan utama untuk dapat dialirkan hingga ke tingkat kabupaten / kota.

“Yang di Indonesia Timur, kita harus tentukan dulu hubnya, lalu dari hub itu baru kita tentukan titik distribusinya untuk kita kembangkan yang lebih kecil sehingga bisa sampai ke kabupaten atau kota. Saat ini yang sedang kita lakukan baru independent studi,” pungkas Gigih. (DIN)