Jakarta, Situsenergy.com
Pemerintah mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) antara lain dengan implementasi teknologi.
Pasalnya, kinerja enam dari 10 kontraktor minyak terbesar belum mencapai target lifting yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada semester I-2019.
“Dari 10 besar ada 6 KKKS yang lifting (minyak) turun. Dan dari 6 itu 5 adalah (milik) Pertamina, yaitu Pertamina EP, PHM, PHE OSES, PH ONWJ dan PKHT. Ini memang menjadi concern. Kijerja serupa juga dialami pada lifting gas terutama pada pengelolaan Blok Mahakam, ” kata Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto kepada awak media di Gedung Chairul Shaleh Kementerian ESDM Jakarta, Senin (29^7).
Lebih lanjut, Kementerian ESDM berharap kepada Pertamina untuk mengevaluasi dan mencari terobosan guna mengatasi masalah tersebut. “Berharap Pertamina lakukan upaya-upaya untuk perbaikan agar lifting ini jangan sampai nanti mana yang diambil oleh Pertamina sebagai operator malah terjadi penurunan,” kata Dwi.
Dwi menguraikan permasalahan lifting migas yang harus secepat mungkin ditangani oleh Pertamina. “Aspek implementasi teknologi, terutama transfer of knowledge dan proses investasi yang mesti harus jalan cukup cepat. Kita harapkan nanti manajemen dan pegawai Pertamina bisa lebih fokus perbaiki kinerja,” paparnya.
SKK Migas mencatat penurunan lifting gas juga dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan kargo berlebih di Muara Bakau yang tidak jadi dijual PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola kilang LNG Bontang. “Mengurangi produksi dari 645-670 mmscfd ke level 500 mmscfd karena ada LNG yang tidak absorb,” kata Wakil Kepala SKK Migas Sukandar.
Pemerintah pun meminta Pertamina segera mengambil langkah strategis demi mendongkrak lifting migas terlebih munculnya kasus kebocoran gas di WK ONWJ dua minggu terakhir.(ert)
Leave a comment