Jakarta, situsenergi.com
Antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khususnya di Bali, menjadi peringatan bahwa ketahanan energi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah dan Pertamina diminta tidak hanya mengatasi antrean di lapangan, tetapi juga membenahi persoalan distribusi, pengawasan BBM bersubsidi, dan kesiapan menghadapi gejolak energi global.
Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, menilai persoalan antrean BBM tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah distribusi. Menurutnya, sejumlah faktor harus diperiksa secara bersamaan, mulai dari tekanan harga minyak dunia, pelemahan rupiah, hambatan transportasi, hingga potensi penyelewengan BBM bersubsidi.
“Antrean BBM harus menjadi peringatan serius. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia ketika dibutuhkan. Karena itu, pemerintah dan Pertamina harus memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif sekaligus mengidentifikasi akar persoalannya,” ujar Sofyano.
Terkait kondisi di Bali, upaya Pertamina memperkuat pasokan dan pelayanan, termasuk melalui layanan Pertamina Delivery Service serta pengaturan pembelian di lokasi tertentu, dinilai perlu dievaluasi berdasarkan hasil nyata di lapangan. Menurut Sofyano, informasi mengenai stok, jadwal kedatangan kapal, dan distribusi BBM ke SPBU harus disampaikan secara transparan agar masyarakat tidak diliputi ketidakpastian.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Israel, dan Iran telah meningkatkan risiko terhadap perdagangan energi internasional. Gangguan pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur strategis pengangkutan minyak dunia, dapat memicu kenaikan harga minyak mentah, produk BBM, biaya pengiriman, dan asuransi kapal.
Dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia. Negara-negara lain juga menghadapi tekanan harga energi dan risiko gangguan pasokan. Namun, Sofyano menegaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak otomatis menjelaskan seluruh antrean di SPBU. Penyebab operasional di setiap daerah tetap harus diperiksa berdasarkan data.
“Ketika harga minyak dunia tinggi dan rupiah melemah, biaya pengadaan BBM impor semakin berat. Pemerintah harus menjaga kemampuan pembiayaan pasokan, termasuk memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada Pertamina sesuai ketentuan dan tepat waktu,” katanya.
Sofyano menambahkan, faktor alam juga dapat menghambat distribusi BBM. Kemarau, surutnya sungai, serta cuaca buruk di laut berpotensi mengganggu perjalanan kapal pengangkut BBM, terutama menuju daerah yang sangat bergantung pada jalur distribusi tertentu. Karena itu, pembangunan terminal penyimpanan dan penyediaan jalur distribusi alternatif dinilai penting.
Persoalan lain yang disorot adalah disparitas harga Pertalite dan Solar bersubsidi dengan Pertamax dan Pertamina Dex. Selisih harga yang lebar dapat menciptakan insentif bagi praktik penyelewengan.
Menurut Sofyano, penegakan hukum harus menyasar seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk pemodal dan pengendali jaringan. Pemerintah juga perlu menetapkan kriteria penerima subsidi secara jelas, disertai mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas.
“Selama aturan mengenai siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi tidak jelas dan penindakan tidak memberikan efek jera, penyelewengan akan terus berpotensi terjadi. Subsidi harus melindungi masyarakat yang berhak, bukan menjadi sumber keuntungan bagi oknum,” tegasnya.
Sofyano meminta Pertamina memperkuat mitigasi gangguan pasokan, sementara pemerintah meningkatkan pengawasan distribusi, menjamin kepastian pembayaran kewajiban penugasan, dan memperbaiki tata kelola subsidi.
“Ketahanan energi bukan sekadar memastikan stok tersedia di atas kertas. BBM harus benar-benar sampai kepada masyarakat, dengan distribusi yang lancar dan subsidi yang tepat sasaran,” tutup Sofyano. (Ebs)
Leave a comment