Timah Rakyat Tetap Dibeli, Pemerintah Siapkan Aturan Baru

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tata kelola pertimahan di Bangka Belitung, khususnya Belitung Timur.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah memberi ruang bagi PT TIMAH untuk tetap membeli timah yang diproduksi masyarakat.

Kebijakan tersebut bersifat sementara sembari pemerintah menyiapkan regulasi yang menjadi landasan hukum lebih kuat. Pemerintah juga membentuk tim kecil untuk merumuskan kerangka kebijakan tersebut.

“PT TIMAH dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat yang kemudian dapat distok oleh PT Timah,” ujar Yusril, Selasa (18/8/2026).

Tim kecil itu akan dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Tim tersebut ditargetkan merumuskan kebijakan dalam waktu maksimal satu minggu.

Pemerintah juga menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang pertimahan. Yusril menyebut persoalan ini menyangkut aspek hukum sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat dan kepentingan negara.

“Exception itu hanya untuk sementara waktu. Sampai kapan, limitnya kita tentukan,” kata Yusril.

Direktur Utama PT TIMAH Restu Widiyantoro menyambut langkah tersebut. Ia mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif agar penyelesaian persoalan pertimahan berjalan baik.

“PT TIMAH akan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah dalam upaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan tata kelola pertimahan nasional,” ujar Restu. (MK/GIT)