Jakarta, situsenergi.com
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pengembangan panas bumi nasional dengan menyiapkan revisi regulasi dan insentif perpajakan. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 23,2 gigawatt (GW), namun baru 11,6 persen atau 2.776,39 megawatt (MW) yang terpasang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut percepatan proyek panas bumi menjadi prioritas strategis dalam memperkuat kedaulatan energi. Indonesia adalah negara nomor satu di dunia yang mempunyai resource terhadap geotermal meski belum dioptimalkan.
“Kita nomor satu, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor dua, Amerika masih nomor satu,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menegaskan pemerintah tengah mengevaluasi aturan yang masih menjadi hambatan, termasuk revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 112 Tahun 2022. Meski demikian diakui bahwa masih terdapat sejumlah hambatan dalam upaya percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia.
“Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator,” ujarnya.
Selain regulasi, pemerintah menyiapkan insentif perpajakan serta peningkatan tingkat pengembalian investor. Insentif ini diharapkan mampu memperbaiki keekonomian proyek panas bumi yang saat ini berada di kisaran 9,5 sen AS per kilowatt hour (kWh). (DIN/GIT)
Leave a comment