Jakarta, situsenergi.com
PT Pertamina (Persero) menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang menjalankan uji coba program Co-operative Compliance bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Program ini mencakup penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan untuk memperkuat transparansi serta tata kelola perusahaan.
Inisiatif tersebut menjadi bagian dari reformasi perpajakan nasional yang menitikberatkan pada penguatan kepatuhan, tata kelola, dan pemanfaatan data terintegrasi. Pertamina dipercaya menjadi pilot project implementasi sistem tersebut bersama DJP.
Direktur Keuangan Pertamina, Mega Satria, menilai kepercayaan itu menjadi tanggung jawab besar bagi perusahaan. “Bagi Pertamina, kolaborasi ini bukan sekadar penguatan sistem perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola di seluruh Pertamina Group dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan,” ujarnya saat Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance di Jakarta, Senin (13/7).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengapresiasi keterbukaan Pertamina dalam mendukung program tersebut. “Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” kata Bimo.
Pertamina mencatat kontribusi kepada negara mencapai Rp1.188 triliun dalam tiga tahun terakhir melalui pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta kewajiban fiskal lainnya. Transformasi perpajakan perusahaan juga terus berjalan sejak penandatanganan kesepahaman integrasi data dengan DJP pada 2019. (*)
Leave a comment