Jakarta, situsenergi.com
Pemerintah Indonesia resmi membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) sebagai langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik inisiatif ini, karena dianggap sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda energi berkelanjutan.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa kehadiran Satgas TEH membawa tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan berbagai kesepakatan global, seperti Persetujuan Paris, Bali Energy Transitions Roadmap, dan Bali Compact dari G20.
“Satgas TEH harus menjadi penggerak utama dalam reformasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar-lembaga, mengatasi hambatan investasi, serta mengoptimalkan pendanaan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM),” ujar Fabby, Jumat (21/3/2025).
Solusi untuk Tantangan Investasi Energi Terbarukan
Pembentukan Satgas TEH diharapkan mampu menjawab tantangan investasi energi terbarukan yang sering meleset dari target. Pada 2024, realisasi investasi hanya mencapai USD 1,8 miliar, masih jauh dari target USD 2,6 miliar.
IESR juga menyoroti potensi percepatan transisi energi dengan biaya lebih efisien. Berdasarkan studi Unlocking Indonesia’s Renewable Future, terdapat 333 GW proyek energi terbarukan di 632 lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Dekarbonisasi Industri untuk Daya Saing Ekonomi
Menanggapi kebijakan pajak karbon Uni Eropa, Fabby menekankan pentingnya dekarbonisasi industri untuk menjaga daya saing ekonomi Indonesia.
“Satgas TEH harus memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam kebijakan energi nasional serta mendorong percepatan pembangunan energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. (DIN/GIT)
Leave a comment